DPRD apresiasi pertumbuhan ekonomi Sulteng 2019 capai 7,15 persen

Palu (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di daerah itu yang mencapai 7,15 persen pada tahun 2019, meningkat bila dibanding tahun sebelumnya hanya 6,30 persen.

"Tentu saja, pertumbuhan ekonomi ini mesti berdampak pada sektor lain dan menopang kelancaran program pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng Ibrahim Hafid, pada rapat paripurna di DPRD setempat di Palu, Senin.

Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksananaan APBD 2019 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Muharram Nurdin dengan dihadiri 31 dari 45 anggota DPRD. 

Ibrahim mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulteng bisa signifikan mempengaruhi pengurangan jumlah penduduk miskin. 

Dia mengatakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulteng tahun anggaran 2019, persentase jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah menurun sedikit dari tahun 2018 sebanyak 13,69 persen menjadi 13,18 persen pada tahun 2019. 

Ibrahim mengemukakan, pertumbuhan ekonomi yang positif dan penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2019, menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Hal itu kata dia, karena pandemi COVID-19 berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan angka kemiskinan secara masif. 

Pada sisi lain, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Sulteng menurut Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan, Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kategori kapasitas sangat rendah dengan nilai IKFD sebesar 0,3 poin. 

Hal itu, kata dia, tentu berpengaruh karena IKFD menjadi indikator kemapuan APBD menangani penduduk miskin di Sulteng. 
IKFD kata dia, diperoleh dari penjumlahan PAD ditambah dengan dana bagi hasil, ditambah dana alokasi umum, ditambah pendapatan lain-Lain, kemudian dikurangi dengan belanja pegawai, lalu dibagi dengan jumlah penduduk miskin. 

"Hal ini menunjukkan, untuk menangani penduduk miskin yang berjumlah 404,03 ribu jiwa membutuhkan proporsi anggaran yang besar pada pos-pos belanja lainnya," ujarnya.

Ibrahim meminta kepada gubernur agar memberi penjelasan terkait langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan ini.

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah dalam pidato pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 menyebutkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,128 triliun atau 98,98 persen dari target sebesar Rp4,170 triliun. 

Sementara realisasi belanja daerah hanya mencapai 90,09 persen atau sebesar Rp4,098 triliun dari target sebesar Rp4,549 triliun.