Bupati Morut Sudah Usulkan Pembentukan Sekretariat KPU

Kolonodale (antarasulteng.com) - Penjabat Bupati Morowali Utara Drs Abdul Haris Renggah tampaknya bergerak cukup cepat dalam mempersiapkan alih kepemimpinan di daerah itu dari dirinya selaku penjabat kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang dipilih melalui pilkada langsung.

Setelah menuntaskan pembentukan struktur dan organisasi pemerintah daerah selama 11 bulan masa jabatannya, Haris Renggah kini telah mengusulkan pembentukkan sekretariat KPU yang akan menjadi pelaksana dan penanggung jawab administrasi dan keuangan penyelenggaraan pilkada di daerah yang berpisah dari Kabupaten Morowali pada Juni 2014 itu.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sudah mengusulkan ke Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia di Jakarta untuk merealisasikan pembentukan Sekretariat KPU di daerah otonom baru seperti Morowali Utara.

"Kita sudah usulkan ke Setjen KPU Indonesia agar Sekretariat KPU Morowali Utara bisa dibentuk sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada 2015 di kabupaten ini," kata penjabat Bupati Morowali Utara Abdul Haris Renggah di Kolonodale, Selasa.

Menurut dia, pembentukan Sekretariat KPU Morowali Utara merupakan salah satu tugas pokok penjabat bupati untuk mempersiapkan struktur organisasi dan perangkat daerah hingga terpilihnya kepala derah dan wakil kepala daerah definitif melalui pilkada yang dijadwalkan digelar pada 2015.

Ketika ditanya mengenai pemilihan Komisioner KPU Morowali Utara, Haris Renggah mengaku bahwa hal itu adalah urusan KPU Morowali sebagai kabupaten induk.

"Kami hanya mempersiapkan sekretariat KPU, tetapi para komisionernya sepenuhnya adalah urusan KPU daerah induk," ujarnya.

Terkait penyelenggaraan Pilkada 2015 di Morowali Utara yang berpisah dari Morowali sejak Oktober 2013 itu, Hari Renggah menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengalokasikan dana dalam APBD 2014 untuk kegiatan persiapan, khususnya menyangkut pemutakhiran data pemilih.

"Data pemilih ini perlu sekali diperbaiki sebelum Pilkada 2015, karena sesuai pengalaman pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, terjadi pergeseran jumlah pemilih yang cukup signifikan dari pileg ke pilpres.

Menurut haris, pada Pilpres 2014, ditemukan di banyak TPS di mana jumlah pemilih jauh lebih besar dari kenyataan, sehingga terlihat seolah-olah partisipasi pemilih di Morowali Utara pada Pilpres 2014 rendah.

"Pada beberapa TPS tercatat pemilih terdaftar mencapai 300-an orangm tetapi kenyataan hanya 200 orang, karena yang lainnya sudah tidak tinggal di desa itu lagi," ujarnya.

Ini terjadi antara lain karena migrasi penduduk yang tinggi setelah hampir semua perusahaan tambang nikel menghentikan operasinya karena larangan ekspor nikel mentah (ore) mulai Januari 2014.

Karena itu, kata Haris, Pemkab Morowali Utara pada 2014 ini akan mulai melakukan pendataan ulang pemilih agar pada saat pilkada nanti, jumlah pemilih terdaftar benar-benar akan lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. (R007/Z002)