Semarang (antarasulteng.com) - Pemerintah pusat diminta bersikap terbuka
kepada masyarakat terkait dengan rencana kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi agar ada kepastian pada masyarakat.
"Saya hanya minta dibuka apa yang terjadi sekarang dan untuk apa
(ada kenaikan BBM bersubsidi, red)," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo di Semarang, Rabu.
Pernyataan Ganjar tersebut menyikapi rencana kenaikan harga BBM
bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Menurut dia, kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat atas
kenaikan harga BBM bersubsidi lebih baik diarahkan ke hal-hal yang
produktif seperti pupuk, benih, irigasi, dan pembangunan bendungan.
Ganjar menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah
sebelumnya yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada
masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kalau (pemberian kompensasi kenaikan harga BBM, red) nanti dengan
BLT lagi bisa bahaya karena BLT itu masalah, maka saya ingatkan
pemerintah jangan diulangi lagi," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar menilai, pemberian BLT kepada masyarakat tidak mendidik,
penyalurannya tidak pernah berjalan baik, serta berpotensi menimbulkan
korban jiwa pada saat pembagian.
Menurut dia, jika pemberian kompensasi kenaikan harga BBM
bersubsidi kepada masyarakat bisa dilakukan secara konkret maka Pemprov
Jateng bisa ikut menjelaskan kepada masyarakat apa yang dihadapi
pemerintah pusat sekarang.
"Ini (harga BBM bersubsidi, red) akan dan masyarakat pasti akan
mendapat A, B, C, D, dan yang paling penting adalah naiknya berapa.
harganya berapa, serta berapa jumlah uang yang akan dibagi untuk
masyarakat," katanya.
Ganjar mengungkapkan bahwa ketidakjelasan rencana pemerintah
menaikkan harga BBM bersubsidi juga menyulitkan proses penetapan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 di Provinsi Jateng.
"Penyusunan besaran UMK saat ini belum memperhitungkan kenaikan
harga BBM dan harga kebutuhan pokok yang mengikutinya," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan
Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja untuk
berhati-hati dalam menyiapkan ini karena waktunya sudah mepet dan
berdekatan dengan penetapan UMK 2015.
"Kalau pemerintah pusat masih ragu-ragu menaikkan harga BBM bersubsidi, tolong kami diajak bicara," katanya. (skd)
Pemerintah Diminta Terbuka Terkait Kenaikan Harga BBM
Saya hanya minta dibuka apa yang terjadi sekarang dan untuk apa (ada kenaikan BBM bersubsidi, red)