Upaya Sulteng lindungi tumbuh kembang anak dari stunting

id bkkbn,pemprov sulteng,gubernur sulteng,stunting,kekerdilan,rusdy mastura,pkk

Upaya Sulteng lindungi  tumbuh kembang anak dari stunting

Ilustrasi ancaman stunting anak di Indonesia. (FOTO ANTARA/dok)

Palu (ANTARA) - Meski berbeda secara fisik dan pemikiran dengan orang dewasa, namun anak berhak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga dan semua pihak dalam tumbuh kembangnya.

Anak berhak tumbuh sehat dan mendapat asupan gizi yang layak dari keluarga dan orang tuanya, agar terhindar dari gangguan penyakit stunting (kekerdilan pada anak).

Pemerintah menyebut stunting merupakan kondisi gagal tumbuh, di mana tinggi badan anak tidak berbanding lurus dengan usianya.Kasus kekerdilan diakui oleh pemerintah setempat menjadi satu tantangan yang harus dihadapi secara serius dan butuh komitmen semua pihak dalam intervensi penurunan kasusnya.

Angka kasus stunting atau kekerdilan secara nasional berkisar di angka 20 persen. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kasus stunting tersisa 14 persen.

 Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang terbilang tinggi kasus stuntingnya. Berdasarkan data BKKBN Perwakilan Sulteng bahwa prevalensi kasus stunting di Sulteng masih tinggi, yaitu 31,26 persen berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat terdampak stunting, di antaranya sulitnya masyarakat mengakses pangan dengan gizi yang baik, serta dukungan sanitasi keluarga yang kurang berkualitas, dan perencanaan sehat.

Legislator DPRD Provinsi Sulteng memberikan respons kondisi tersebut dengan meminta kepada pemerintah daerah setempat khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar lebih serius untuk mengatasi persoalan "stunting" di wilayahnya.

"Kami mencermati permasalahan pembangunan daerah salah satunya yakni masih tingginya angka 'stunting'," kata anggota DPRD Sulteng Imam Kurniawan Lahay.

Berdasarkan data yang diperolehnya ada 25.000 balita atau 16,2 persen pada tahun 2020 mengalami 'stunting'.

Kasus kekerdilan diakui oleh pemerintah setempat menjadi satu tantangan yang harus dihadapi secara serius dan butuh komitmen semua pihak untuk menurunkan kasusnya.

Pemprov Sulteng berupaya mengedepankan beberapa pendekatan untuk pengentasan stunting, salah satunya yakni mengoptimalkan pembangunan kesehatan keluarga.

"Fokus pemerintah provinsi ke depan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka stunting," kata Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.

Kesehatan Keluarga

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura berkomitmen kuat untuk menurunkan kasus stunting di Sulteng. Tekad itu, dibuktikannya dengan memprioritaskan pengentasan stunting yang ditopang dengan intervensi pemerintah dalam penyediaan pangan yang berkualitas dengan gizi tinggi, untuk mencegah stunting.

Peningkatan kualitas kesehatan keluarga atau rumah tangga, erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Gubernur  mengemukakan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan keluarga, didahului dengan upaya Pemprov Sulteng meningkatkan fiskal atau pendapatan daerah.

Ketersediaan fiskal yang memadai, menurut diia, akan mempercepat intervensi pemerintah dalam memberantas stunting dengan strategi membangun kesehatan keluarga, dan penyediaan pangan bergizi tinggi.

"Fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah sangat rendah, sehingga kami akan berusaha untuk meningkatkan fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang kaya akan sumber daya alam," katanya.

Ia mengakui bahwa pembangunan kesejahteraan dan kesehatan keluarga harus dilakukan dengan melibatkan para pihak, agar bersama-sama membangun kualitas masyarakat.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Sulteng dalam pengentasan stunting.

Ketua TP-PKK Provinsi Sulteng Vera Rompas mengemukakan Pembangunan keluarga sehat, kata Vera Rompas, menjadi satu program prioritas PKK yang menjadi Gerakan PKK, dengan salah satu tujuannya pemerataan pembangunan manusia.

Selain itu, sebut dia, gerakan keluarga sehat, menjadi satu pendekatan untuk membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya stunting atau kasus kekerdilan.

"Melalui gerakan ini, diharapkan dapat mendorong segenap lapisan masyarakat ikut serta berperan aktif, sehingga dapat mewujudkan keluarga sehat dan lingkungannya, serta tanggap dan tangguh bencana," katanya.

Vera mengatakan rendahnya kualitas kesehatan keluarga berdampak pada tingginya prevalensi kasus stunting di Sulteng yang saat ini berada di angka 30 persen lebih.

Ia merujuk data Susenas Tahun 2019 stunting tertinggi di Sulteng berada di Kabupaten Sigi, Poso dan Morowali Utara.

"Data ini merupakan cerminan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan, meliputi kesehatan ibu dan anak," sebutnya.

"Sebagai pengurus dan kader PKK, serta PKK sebagai organisasi yang dinamis wajib memberikan kontribusi pemikiran dan pelayanan bagi masyarakat demi mewujudkan masyarakat sehat," katanya.

Lokasi fokus

Terdapat beberapa daerah yang masuk sebagai lokasi fokus pencegahan stunting di antaranya meliputi Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, Morowali, Banggai, Parigi Moutong.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Tengah Maria Ernawati mengemukakan bahwa Kabupaten Banggai menjadi salah satu kabupaten di Sulteng yang kasus "stunting" terbilang tinggi.

Ia mengatakan berdasarkan data dari Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) tahun 2021, kasus "stunting" di Kabupaten Banggai prevalensinya mencapai 18,1 persen.

BKKBN melakukan beberapa upaya dalam mencegah "stunting", salah satunya membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap kabupaten, termasuk di Kabupaten Banggai.

Tim pendamping keluarga yang menjadi ujung tombak pencegahan "stunting" terdiri dari bidan, kader PKK dan kader keluarga berencana. Di Sulteng menargetkan terbentuk 2.484 tim pendamping keluarga.

BKKBN menyebut sasaran penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 adalah keluarga berisiko stunting, mulai dari pra-konsepsi pada remaja yang siap menikah atau calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan dan anak usia 24 — 59 bulan.

"Ada dua hal yang harus kita perhatikan, selain menangani kasus stunting, jangan lupa stunting ini siklus hidup, keluarga yang berisiko itu juga sasaran kita," katanya.

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengakui bahwa salah satu wilayah kecamatan yang tertinggi kasus "stunting" berada di Kabupaten Banggai, yakni Kecamatan Pagimana.

"Satu rumah ada 4 - 5 keluarga. Saya berencana mau membangun rumah susun agar mereka memiliki hunian yang layak," katanya.

Untuk minimalkan "stunting" di Banggai, Bupati Amirudin juga akan menggencarkan sosialisasi dan membangun gerakan asi eksklusif kepada setiap rumah tangga.

Universitas Tadulako (Untad) Palu, salah satu perguruan tinggi negeri di Sulteng,saat ini mulai menggagas Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang fokus pada pencegahan stunting, dengan strategi pembangunan kesehatan keluarga.

Berdasarkan konsep yang disepakati BKKBN Sulteng dengan Untad Palu terdapat empat angkatan KKN Untad yang akan menjalani KKN tematik tersebut.

Angkatan pertama akan melakukan survei data kasus tengkes dan keluarga berisiko tengkes, serta identifikasi faktor-faktor dominan penyebab tengkes di wilayah Provinsi Sulteng.

Agkatan kedua dan ketiga, peserta KKN Untad Palu akan melakukan sosialisasi kekerdilan dan implementasi. Angkatan empat melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana efektifitas pencegahan tengkes dan KKN tematik serta aksi nyata penurunannya.

Sebagai langkah perdana, KKN tematik ini akan mulai dilakukan pada tahun 2022 dengan sasaran 36 desa di Kabupaten Donggala.

Ketua LP2M Untad M. Rusydi mengemukakan KKN tematik yang fokus pada stunting, akan menjadi terobosan yang baru dan pertama kali di Sulteng.

Rusydi meyakini BKKBN memiliki tujuan yang selaras dengan pendidikan, untuk itu pihaknya ingin terus melebarkan sayap bersama melakukan terobosan-terobosan yang berdampak bagi peningkatan SDM.


 
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2022