Pemkot Palu anggarkan Rp1 miliar bantuan non tunai usaha prasejahtera

id Prasejarah, bansos, walikotapalu, Hadianto Rasyid, Pemkotpalu, Sulteng, usaha, bantuan usaha, Sinsospalu

Pemkot Palu  anggarkan Rp1 miliar bantuan non tunai usaha prasejahtera

Ilustrasi - Seorang pedagang makanan khas lalampa menunggu pembeli di Jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (6/6/2021). ANTARA/Muhamad Hamzah

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menganggarkan Rp1 miliar bantuan non tunai berupa sarana dan prasarana kegiatan usaha untuk warga prasejahtera di daerah tersebut.
 
"Sasaran bantuan adalah perorangan bagi warga kurang mampu secara ekonomi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022," Kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat meninjau pembangunan Rumah Sakit Anutapura Palu, Rabu.
 
Ia menjelaskan, bantuan sosial non tunai ini di luar dari bantuan kelompok usaha bersama (Kube) dan bantuan sosial lainnya, yang masih dalam tahapan uji coba.
 
Jika nanti dalam perjalanannya terlaksana efektif, lanjut dia, maka tidak menutup kemungkinan Pemkot Palu menambah nilai anggaran yang dilekatkan pada Dinas Sosial.
 
"Ini bentuk perhatian pemerintah mendorong perubahan ekonomi masyarakat supaya mereka memiliki penghasilan lebih baik dan keluar dari prasejahtera," ujar Hadianto.
 
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kota Palu mencapai 7 persen atau sekitar 28 ribu lebih di tahun 2021, yang diharapkan akan menurun melalui intervensi berbagai program kesejahteraan sosial.
 
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid. ANTARA/Moh Ridwan
Ia mengemukakan Pemkot Palu telah menyiapkan program serta anggaran bantuan sosial tunai maupun non tunai untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut.
 
"Sedianya bantuan tunai Rp2 juta per rumah tangga bergulir pada Februari lalu, karena perubahan nomenklatur maka dijadwalkan penyaluran pada Oktober mendatang. Sedangkan bantuan non tunai sedang bergulir, dan jumlah sasaran akan tergambar setelah penyaluran tuntas," papar Hadianto.
 
Pada proses penyaluran, ia memastikan akan terlaksana secara optimal dan bantuan pemerintah tepat sasaran dengan harapan, sehingga penerima bantuan dapat memanfaatkan untuk kepentingan kegiatan usaha yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
 
"Paling tidak intervensi ini membawa dampak positif terhadap masyarakat. Bantuan pemerintah hanya sebagai stimulus untuk menggairahkan masyarakat menjalankan usaha yang tidak lain untuk kesejahteraan mereka," kata Hadianto.
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2022