Pemkot Palu dorong perencanaan pembangunan berbasis gender untuk KLA

id Bappeda, Kla, layak anak, anak, Pemkotpalu, Ibnu Mundzir, Sulteng

Pemkot Palu  dorong perencanaan pembangunan berbasis gender untuk KLA

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Ibnu Mundzir. ANTARA/HO-Bappeda Kota Palu

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong perencanaan pembangunan daerah berbasis gender sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
 
"KLA harus didukung dengan perencanaan pengarusutamaan gender yang berkesinambungan," kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Ibnu Mundzir di Palu, Rabu, usia mengunjungi Pemkot Bekasi membahas KLA.
 
Pemkot Palu akan mengadopsi metode diterapkan Pemkot Bekasi yang tetap konsisten sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan KLA

Oleh karena itu, dari hasil pertemuan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam forum di daerah setempat.
 
Salah satu metode di gunakan Pemkot Bekasi yakni, melibatkan pihak perguruan tinggi untuk melatih perencana di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyusun perencanaan yang berorientasi pada pengarusutamaan gender dituangkan ke dalam kerangka acuan kerja.
 
"Termasuk kami lakukan ke depan yakni membangun rencana aksi daerah, sebab Kota Palu belum pernah mendapat predikat KLA," ujar Ibnu.
 
Dari rencana aksi daerah, katanya, segala muatan yang menyangkut intervensi KLA, selanjutnya dievaluasi secara berkala tiga bulan sekali oleh kepala daerah atas kinerja kelompok kerja (pokja) untuk melihat capaian dan kendala pelaksanaan program kegiatan.
 
Selain pokja di lingkungan pemerintah daerah, dalam rencana aksi juga melibatkan berbagai elemen, salah satunya Forum Anak memasifkan kampanye isu penolakan kekerasan dan pernikahan dini, serta bahaya putus sekolah.
 
"Bappeda masuk dalam Pokja KLA, sehingga dari sisi perencanaan pembangunan menjadi bagian penting diintegrasikan dengan program dan kegiatan pada masing-masing OPD, termasuk berkolaborasi dengan para pihak," katanya.
 
Ia menambahkan Kota Palu sudah memiliki fondasi menuju KLA yang sudah terencana dan terimplementasikan, di antaranya Forum Anak dan pelatihan tentang pengarusutamaan gender.
 
Dengan kerangka itu, Pemkot Palu harus memastikan proses ini tetap berjalan, begitu pun pendokumentasian serta alat bukti dalam bentuk dokumen laporan supaya bisa diverifikasi oleh tim pemeriksa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
 
"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) harus didukung. Mewujudkan KLA adalah tugas semua OPD," demikian Ibnu.