KPU Palu antisipasi delapan pasang calon berpartisipasi di pilkada

Palu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Sulawesi Tengah mengambil langkah antisipasi terhadap tingkat partisipasi calon peserta di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diproyeksikan terjadi delapan pasangan calon.

"Kami lakukan kajian dengan memetakan kondisi ke depan ada potensi partisipasi yang tinggi di kota ini untuk menjadi kepala daerah, sehingga kami lakukan antisipasi delapan pasangan calon," kata ketua KPU Kota Palu Idrus di Palu, Kamis.

Menurut dia bila jumlah kursi di tingkat legislatif tetap 35 kursi, maka masing-masing koalisi tujuh kursi dengan jumlah pasangan lima calon dari jalur partai politik (parpol).

Kemudian analisis selanjutnya, jalur independen berkaca dari Pemilu 2020 sekitar tiga calon dari jalur perseorangan, sehingga hitung-hitungan teknis ini menjadi pertimbangan untuk mengantisipasi tingkat partisipasi pencalonan.

"Pilkada tahun sebelumnya KPU Palu mendesain enam pasangan calon, tahun depan situasinya akan  berubah karena dipengaruhi kesadaran orang berpolitik maka tidak menutup kemungkinan semakin banyak dukungan membentuk koalisi-koalisi independen," tuturnya.

Langkah antisipasi ini juga berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan pemilu lokal (pilkada), sehingga KPU menghindari melakukan adendum terhadap naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pilkada, oleh karena itu angka maksimal pasangan delapan calon dari jalur parpol lima dan independen tiga.

"Ini yang menjadi pertimbangan kami menaikkan jumlah anggaran pilkada Rp55,25 miliar, termasuk jumlah TPS dimaksimalkan 750 TPS dibandingkan Pilkada 2020 sebanyak 699 TPS. Jumlah anggaran tersebut telah di sahkan dan dilakukan penandatangan NPHD antara Pemkot Palu dan KPU Palu beberapa waktu lalu," kata Idrus memaparkan.

Ia mengemukakan, penyelenggaraan pilkada dan pemilu di tahun yang sama menjadi tantangan bagi pihaknya, dan ini juga menjadi sejarah baru bagi KPU Palu mengelola anggaran dua sekaligus melalui sumber berbeda dalam kontestasi yang berbeda meski substansinya sama.

"Anggaran pilkada Rp55,25 miliar dibagi dalam tiga bentuk kegiatan yakni perencanaan dan kegiatan sudah termasuk di dalamnya kegiatan tahapan dengan besaran biaya Rp30 miliar lebih, kemudian biaya operasional pendukung tahapan pilkada Rp8 miliar serta honorarium Rp10 miliar," kata dia.