Jakarta (ANTARA) - DPR RI bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyepakati pembentukan kelompok kerja bersama, sebagai wadah untuk melakukan koordinasi dan membahas substansi terkait revisi Undang-Undang tentang Desa.
"Kami sudah menyepakati, hari ini akan memulai koordinasi dan membentuk kelompok kerja bersama, antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa, untuk membahas bersama-sama terkait revisi rancangan undang-undang desa," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Pembentukan kelompok kerja bersama itu disepakati setelah Ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI Dasco, saat bertemu dengan perwakilan Apdesi.
Puan memastikan kelompok kerja bersama itu segera berjalan, sembari mengikuti mekanisme dan tata tertib (tatib) yang di Parlemen. Kelompok kerja bersama ini juga akan mengoordinasikan hasil pembahasan dengan Apdesi kepada pemerintah.
"Sekaligus menampung masukan ataupun aspirasi dari elemen-elemen lain, sehingga hal yang bisa dihasilkan, bisa bermanfaat bukan hanya kepala desa, tetapi juga buat seluruh desa di seluruh Indonesia," jelasnya.
Puan belum bisa memastikan kelompok kerja bersama ini nantinya dikomandoi oleh Komisi II DPR RI atau Badan Legislasi (Baleg). Yang jelas, kata dia, hal itu akan dibahas pimpinan DPR dengan berkoordinasi bersama alat kelengkapan dewan (AKD).
"DPR sudah melakukan masa reses, karena itu pimpinan DPR kemudian nantinya berkoordinasi dengan AKD. Harus dibicarakan dulu sesuai dengan mekanismenya," katanya menegaskan.
Lanjut dia, Puan menyatakan bakal ada pertemuan-pertemuan informal untuk membahas kelanjutan kelompok kerja bersama itu. Pertemuan itu penting untuk menyamakan persepsi dari pembentukan kelompok kerja tersebut.
"Kami sudah menyepakati dalam pertemuan, bahwa akan ada pertemuan-pertemuan informal, untuk kemudian menyamakan persepsi atau pemikiran dan aspirasi dari kedua belah pihak," ungkapnya.
Berita Terkait
Puan singgung jumlah caleg perempuan meningkat pada KTT di Perancis
Jumat, 8 Maret 2024 14:29 Wib
Puan Maharani: Biar rakyat menilai presiden boleh berkampanye
Minggu, 28 Januari 2024 6:01 Wib
Said Abdullah tegaskan PDIP perjuangkan nasib "wong cilik"
Sabtu, 20 Januari 2024 22:41 Wib
Ketua DPR minta Polri jaga kelancaran momen pergantian tahun
Sabtu, 30 Desember 2023 5:37 Wib
Ketua DPR-RI bahas toleransi dengan Paus Fransiskus di Vatikan
Selasa, 19 Desember 2023 6:24 Wib
Gibran mengaku sudah dapat izin Puan ikut berkompetisi pada pilpres
Senin, 30 Oktober 2023 16:28 Wib
Sumpah Pemuda jadi momentum pemuda majukan bangsa Indonesia
Sabtu, 28 Oktober 2023 14:04 Wib
Gibran sebut pernyataan Puan jelas terkait keanggotaannya di PDIP
Jumat, 27 Oktober 2023 11:14 Wib