Palu, (antarasulteng.com) - Sebanyak 800 kepala keluarga warga miskin di Provinsi Sulawesi Tengah akan mendapatkan bantuan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) dari Kementerian Sosial pada 2017 ini.
"Hanya dua kabupaten di Sulteng yang mendapatkan bantuan itu yakni Kabupaten Poso dan Banggai Laut, masing-masing 400 kk," kata Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT dan Kelembagaan Sosial Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Nugroho Santoso di Palu, Selasa.
Mereka akan mendapatkan alokasi bantuan sosial melalui program UEP yang nilainya sebesar Rp2 juta tiap kepala keluarga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kemensos.
"Ada juga bantuan yang sama yang bersumber dari APBD Provinsi Sulteng," katanya namun tidk merinci bansos yang dibiayai APBD.
Khusus untuk bantuan sosial yang diperuntukan bagi masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara melalui Kementerian Sosial tersebut diterima langsung oleh warga miskin.
Bansos untuk masyarakat pesisir dan pulau kecil di perbatasan antarnegara disalurkan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dananya disetor langsung ke rekening KUBE di bank.
Pada 2017 ini, Sulteng mendapatkan bantuan dana KUBE untuk 100 orang dengan nilai Rp20 juta untuk setiap KUBE yang terdiri atas 10 anggota.
Pengusulan KUBE sama dengan program pemberdayaan dan pembinaan komunitas adat terpencil (KAT). Sebelum diisulkan ke pusat, harus melalui pendataan dan seleksi yang ketat.
Ada tim di masing-masing daerah yang melakukan survei, mendata dan kemudian mengusulkan ke Dinas Sosial Provinsi dan selanjutnya meneruskan ke Kementerian Sosial.
"Jadi tidak semua daerah mendapatkan program itu," kata dia.
Semua diusulkan ke pusat dan nanti pada tahun beriukutnya baru ditetapkan dan disalurkan bantuanya sesuai kebutuhan. Seperti pada 2017 ini, usulannya dilakukan sejak.
Semua bantuan sosial dimaksud, kata Nugorho, baru akan disalurkan pada Maret mendatang.
"Kami akan menggelar rapat koordinasi dulu yang diikuti seluruh kabupaten dan kota di Sulteng," kata dia dan menmabahkan selesai rakor, barulah semua program sosial meliptu KAT, KUBE dan UEP akan mulai direalisasikan.
Untuk kegiatan KUBE dan UEP, lanjut Nugroho, anggota KUBE dan UEP bebas menentukan kegiatannya, tergantung keperluan kelompok masing-masing.
"Yang pasti bantuan tidak boleh untuk membeli gergaji mesin pemotong kayu atau bahan peledak untuk membom ikan," kata dia.
Kendala utama dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat adalah masih banyaknya desa di Sulteng yang belum memiliki akses jalan yang memadai.
Begitu juga pulau-pulau kecil dan terluar, masalah utama adalah transportasi laut yang sulit.
Namun demikian sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial provinsi, kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat miskin bisa sampai ke wilayah tertinggal, terpencil dan terluar secara tepat waktu, jumlah dan kualitas.
Berita Terkait
Endress+Hauser Indonesia pacu inovasi teknologi industri berkelanjutan
Jumat, 17 Mei 2024 9:40 Wib
Bahlil pastikan kawasan industri Weda Bay ramah lingkungan
Selasa, 14 Mei 2024 14:29 Wib
Menperin sebut produsen gas industri berperan dongkrak manufaktur
Rabu, 8 Mei 2024 9:48 Wib
DjPb mencatat ekspor Sulteng triwulan satu 2024 capai 67 miliar dolar AS
Kamis, 2 Mei 2024 22:11 Wib
Kemenperin buka Jalur Penerimaan Vokasi Industri tahap kelima
Kamis, 2 Mei 2024 14:09 Wib
Menperin: PMI manufaktur Indonesia ekspansif 32 bulan beruntun
Kamis, 2 Mei 2024 12:54 Wib
Kinerja sektor keuangan di Sulteng tumbuh positif Februari 2024
Selasa, 30 April 2024 15:29 Wib
Indonesia bahas langkah kurangi emisi karbon di Hannover Messe 2024
Kamis, 25 April 2024 9:37 Wib