Disbunnak Sulteng Petakan Masalah Perkebunan

Palu,  (antarasulteng.com) - Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemetaan sejumlah masalah di bidang perkebunan untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2017.

"Pemetaan masalah itu untuk menentukan strategi," kata Kadis Pekebunan dan Peternakan Sulteng Nahyun Biantong ketika dihubungi dari Palu, Jumat.

Nahyun menyebutkan sejumlah masalah, antara lain, produktivitas kakao. Adapun strategi yang diambil, yakni gerakan sekolah lapang, sambung samping, dan sambung pucuk.

Masalah disparitas harga di tingkat petani dan kelembagaan tani, menurut dia, dapat diminimalkan dengan penataan rantai pasok. Selain itu, memperbanyak pelatihan dinamika kelompok, pemanfaatan dana desa, dan rekrutmen tenaga kontrak pendamping petani.

Menurut dia, masalah transportasi dari sentra pertanaman ke desa atau jalan utama dapat diminimalisasi dengan pembangunan jalan produksi perkebunan.

Ketersediaan sarana produksi di tingkat desa dapat diselesaikan dengan menfasilitasi kemitraan, demplot pemanfaatan limbah kakao, demplot pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT) rendah biaya, dan demplot integrasi kakao dengan ternak.

Selanjutnya, sistem perbenihan dan pembibitan dapat diselesaikan dengan pelatihan dan pengembangan kelompok tani penyedia entrys, sambung samping, dan sampung.

Berikutnya, mutu hasil kakao dan nilai tambah dapat diminimalkan dengan fasilitasi pengembangan unit pengelolaan hasil dan bimbingan teknis pasca panen.

"Dari masalah dan strategi, sejumlah program juga telah disiapkan," ujarnya.

Sejumlah program yang telah disiapkan, kata Nahyun, antara lain intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan pengendalian hama, serta penyakit komoditas, khususnya kakao. Di samping itu, penguatan kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Lainnya, pengembangan kawasan berbasis komoditas; pengembangan lembaga ekonomi berbasis desa; kemitraan bersama dengan pedagang besar atau industri; pengembangan pestisida nabati dan musuh alami; pengembangan kawasan mandiri benih dan desa mandiri benih.

"Yang terpenting dilakukan adalah fasilitasi forum koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya," kata Nahyun.