Gubernur Sulteng: Program Bpnt Strategis Kurangi Kemiskinan

id gubernur, BPNT

Mensos menyerahkan plakat kepada Gubernur Sulteng diwakili Asisten II Setda Provinsi Sulawesi Tengah. (Foto Anas Masa)

Kemiskinan di Provinsi Sulteng, kata gubernur masih sekitar 14 persen keatas atau jauh dibawah standar angka kemiskinan nasional yang dibawah 10 persen.
Palu, (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah, H Longki Djanggola menilai program bantuan sosial,termasuk bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diluncurkan pemerintah secara nasional di daerah sangat strategis dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Program ini sangat strategis sehingga perlu didukung semua pihak, terutama pemerintah daerah karena dampak posisif yang besar dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di daerah," kata gubernur disampaikan Asisten II Setda Provinsi Sulteng, Bunga Elim Somba pada rapat koordinasi bantuan pangan non tunai (BPNT) se-provinsi di Palu, Rabu.

Seperti diketahui, kata gubenur, Sulteng masih tinggi angka kemiskinan, tanpa merincinya.

"Tadi sebelum pak gubernur berangkat ke Jakarta menitip pesan kepada saya untuk ibu menteri bahwa angka kemiskinan di Sulteng masih cukup tinggi sehingga butuh perhatian dan keseriusan dari pemerintah," kata dia.

Kemiskinan di Provinsi Sulteng, kata gubernur masih sekitar 14 persen keatas atau jauh dibawah standar angka kemiskinan nasional yang dibawah 10 persen.

Pengentasan kemiskinan di Sulteng berjalan sangat lamban dan susah ditangani karena ini di provinsi ini masih banyak terdapat masyarakat suku terasing atau kawasan KAT (komonitas adat terpencil).

Sayangnya, kata gubernur dalam program bantuan sosial seperti ini sangat susah menyentuh mereka karena KAT hidupnya berpindah-pindah.

"Nah ini mungkin ada strategis khusus nanti dari Kementerian Sosial karena KAT ada hampir di semua kabupaten di Provinsi Sulteng," kata dia.

Seperti di Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala ada yang namanya Suku Lauje dan Kabupaten Sigi serta Poso ada Suku Tolare dan jumlahnya sangat besar dan selama ini agak sulit ditangani oleh pemerintah daerah.

Karena itu, butuh strategi khusus untuk mengangi KAT di Sulteng. Gubernur Longki Djanggola juga berharap rakor ini dapat menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah ini.

Rakor dapat menghasilkan persiapan yang matang. Artinya ke depan nanti sasaran bantuan harus tepat. Karena itu pendataan akan sangat penting agar bantuan sosial kepada masyarakat sampai pada tujuannya yakni keluarga miskin.

Khususnya penerima manfaat program keluarga harapan (PKH), rumah tangga miskin dan fakir miskin. Kita Tahun bahwa sasaran program PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melaui pemberian bantuan sosial tunai atau non tunai.(T.BK03)
Pewarta :
Editor: Anas Masa
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar