BPDP-KS perlu beri insentif kepada Pertamina dan PLN

id Gapki,sawit,PLN,Pertmaina

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan pandangannya pada acara Indonesia Palm Oil Conference 2018 and 2019 Price Outlook (IPOC 2018) di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/11/2018). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj./)

Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengatakan instansi pemerintah perlu melepaskan ego-sektoral untuk mendorong penguatan harga CPO.


Jakarta (Antaranews Sulteng) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit  (BPDP-KS) perlu memperluas peran pendanaannya dengan memberikan insentif kepada BUMN seperti Pertamina untuk membuat kilang pengolahan CPO serta PLN untuk berinvestasi pada mesin-mesin yang kompatibel dengan biodiesel. 





Perluasan peran pendanaan itu diprediksi mampu menahan kejatuhan harga minyak CPO yang kini berada di bawah 500 dolar AS per ton yang dipicu oleh turunnya permintaan pasar ekspor dan berakibat pada terjadinya kelebihan CPO Indonesia sebesar 4 juta ton pada 2018 ini.





Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto mengemukakan hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani' di Jakarta, Rabu (5/12)



Ia memperkirakan, pembangunan kilang CPO dapat mempercepat proses pencampuran minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar. 



"Pembangunan kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph)," kata Agus.



Insentif bagi PLN perlu dilakukan agar ada peningkatan penggunaan CPO pada pembangkit listrik. Dengan insentif ini, PLN dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar miyak sawit. 



Hanya saja, kata Agus, agar PLN tidak terbebani, BPDP-KS dapat membantu pembiayaan untuk pilot plant dan perencanaan. 



"Peran BPDP-KS juga diperlukan ketika terjadi selisih harga antara BBM dan BBN," katanya seraya menyarankan pemerintah juga perlu melakukan penjajakan program barter biodiesel-bioethanol dengan Brasil yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. 



Selain itu, substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter juga perlu dilakukan. 



"Peluang lain adalah mengganti PLTD berbahan bakar HSD dengan CPO atau minyak goreng. Potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter," ujarnya dan menyarankan pemerintah mempercepat program B-20 menjadi B-30. 



"Paling tidak, program B-30 bisa terealisasi pertengahan 2019 untuk mempercepat serapan dan mendorong kenaikan harga CPO,” ujar AGus lagi.



Baca juga: Ketua Umum Gapki: Terima kasih Pers Indonesia

Baca juga: Rusia minta Indonesia buka Kantor Perwakilan Sawit di Moskow






Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengatakan instansi pemerintah perlu melepaskan ego-sektoral untuk mendorong penguatan harga CPO.



"Indonesia merupakan negara yang besar tetapi persoalannya, semua instansi bekerja sendiri-sendiri dan sangat sektoral sehingga mengakibatkan kita menjadi kecil dan berdampak pada leverage kita yang kecil," kata politisi Nasdem dari NTT itu.



Plate menjelaskan program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah. 



"Ke depan, seharusnya program B-20 hanya menjadi salah satu bagian dari begitu banyak pengembangan hilirisasi. Apalagi potensi CPO bakal melimpah sejalan dengan program replanting dan peningkatan produksi," ujar Sekjen Partai Nasdem ini.



Kata dia, Indonesia perlu mempunyai peta jalan industri sawit nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi sawit, pusat referensi harga sawit, dan pusat hilirisasi sawit dunia. (Humas GAPKI)



Baca juga: UE dukung indonesia capai target minyak sawit berkelanjutan

Baca juga: Gubernur: pengembangan kebun sawit harus prioritaskan rakyat
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar