"Bagaimana Bawaslu menjadi bahagian strategis dalam peningkatan pendidikan politik dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu 2019," kata Ratna dalam refleksi akhir tahun Bawaslu Sulawesi Tengah, di Palu.
Ratna mengungkapkan tidak sedikit yang menjadi objek pengawasan Bawaslu dalam pemilu 2019 meski dari jumlah partai politik tidak ada tambahan yang besar.
Tetapi dari sisi jumlah calon anggota legislatif tercatat untuk DPR-RI sebanyak 7.968 orang, DPD, 907 dan DPRD provinsi se-Indonesia berjumlah 28.367 orang.
"Mengelola ini menjadi kekuatan besar untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas tentu tidak mudah," kata Ratna.
Mantan Ketua Bawaslu Sulteng itu mengatakan fungsi partai politik untuk menjalankan atau memainkan pendidikan politik di masyarakat juga belum terlaksanakan dengan maksimal.
"Di sisi lain partai politik juga minim respon, ketika penyelenggara pemilu mengundang dalam kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan. Karena itu kepedulian partai politik juga perlu kita dorong," kata dia.
Bawaslu, kata Ratna mendesain beberapa kegiatan penting yang dapat menjadi sebuah pilihan strategis dalam pendidikan politik kepada masyarakat untuk partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Hal ini dilakukan Bawaslu Republik Indonesia, karena tingginya pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan pemilu 2019 berlangsung.
Ratna mengutarakan Bawaslu RI dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan pelibatan masyarakat yaitu melakukan kegiatan penolakan terhadap politik uang dan politisasi Sara.
"Gerakan ini kami lakukan secara masif dan melibatkan kelompok-kelompok lintas agama/iman, kami juga mendesain beberapa buku yang disusun oleh beberapa tokoh lintas iman," katanya.
Bawaslu, kata Ratna, juga telah menggelar festival lintas iman, jambore lintas iman dengan maksud agar pemilu 2019 tidak diwarnai dengan hal-hal yang berbau Sara.
Kegiatan lain yang dilakukan Bawaslu RI sebagai upaya pencegahan yaitu gerakan sejuta relawan, pojok pengawasan pemilu, forum warga, Saka Adyaksa pemilu, KKN tematik pengawasan, go-Bawaslu, forum lintas agama, patroli pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara.
"Ternyata kegiatan patroli pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara, mendapat apresiasi dari KPK. Karena menurut KPK kegiatan ini dapat menghambat beredarnya uang-uang haram menjelang pemungutan suara," sebut dia.
Ketua KPU Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming juga mengakui bahwa tidak mudah mewujudkan pemilu berkualitas. Masyarakat dan komponen lainnya menjadi harapan dalam partisipasi untuk mengawal pemilu.
"Partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, adat, tokoh perempuan, sebagainya harus terlibat aktif dalam setiap proses pemilu ini," sebut dia.
Baca juga: Bawaslu RI : 2.050 pelanggaran selama tahapan pemilu
Baca juga: Partai politik dominasi pelanggaran jelang pemilu 2019
