Karman Karim : Pemerintah harus intervensi HHBK Sulteng tembus pasar

id ROA,KPH dampelas tinombo,Hhbk,Karman karim

Karman Karim : Pemerintah harus intervensi HHBK Sulteng tembus pasar

Pebisnis, Karman Karim menyampaikan materi pada forum bisnis daerah yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, Sulawesi Tengah, dalam program yang didukung oleh Forest Investment Program,​​​​​ di Palu, Senin. (Antaranews/Muhammad Hajiji)

Akan tetapi jika itu sudah dilakukan oleh pemerintah, pertanyaannya lagi bagaimana tingkat keberlanjutan produksinya sehingga memang diperlukan data dan informasi tentang kapasitas produksi agar kebijakan itu tidak sia-sia
Palu (ANTARA) - Pebisnis ternama di Sulawesi Tengah, Karman Karim, mengemukakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu mengintervensi produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Sulteng, agar bisa menembus pasar di tingkat regional, nasional dan antarnegara.

"Pemerintah mengambil peran melalui kebijakannya untuk membantu dalam menyerap produk-produk lokal agar bisa dimanfaatkan baik oleh pengusaha perhotelan, ritel dan bahkan oleh instansi pemerintah sendiri," ucap Karman Karim, di Palu, Senin.

Pernyataan ini disampaikan Karman Karim di hadapan peserta forum bisnis daerah yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, Sulawesi Tengah, dalam program yang didukung oleh Forest Investment Program, di Palu.

Karman Karim dikenal sebagai salah satu pebisnis dan pengusaha yang bergerak di bidang properti. Salah satu usaha yang digetulinya yaitu Palu Grand Mall.

Ia optimis HHBK dapat menembus pasar bila pemerintah terlibat langsung dan mengintervensi penuh kebijakan.

Karman menyebut, produk kelompok tani hutan berasal dari hasil hutan bukan kayu, merupakan produk yang pasti bisa menembus pasar dengan ketentuan dan persyaratan seperti memiliki izin produk dari BPOM, PIRT atau dari Kementerian Kesehatan sehingga lebih memperkuat produk untuk bisa meluaskan pasarnya.

"Akan tetapi jika itu sudah dilakukan oleh pemerintah, pertanyaannya lagi bagaimana tingkat keberlanjutan produksinya sehingga memang diperlukan data dan informasi tentang kapasitas produksi agar kebijakan itu tidak sia-sia," sebut dia.

Karman Karim mengusulkan agar produk UMKM, bisa dibeli secara tunai tanpa memakai sistem konsinyasi sehingga pengusaha kecil tersebut juga cepat dalam proses transaksi keuangannya, yang berdampak pada perputaran modal. Karena jika tidak demikian maka hal ini selalu menjadi masalah bagi pengusaha kecil khususnya UMKM.

Pada kesempatan forum bisnis tersebut dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara KPH Dampelas Tinombo dan Hotel Jazz terkait produk yang dihasilkan oleh KPH Dampelas Tinombo yang disaksikan oleh peserta dari perbankan, pengusaha, kelompok tani hutan dan perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Sulteng.
Pebisnis, Karman Karim menyampaikan materi pada forum bisnis daerah yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, Sulawesi Tengah, dalam program yang didukung oleh Forest Investment Program, di Palu, Senin. (Antaranews/Muhammad Hajiji)
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar