Pelindo serahkan bantuan Rp400 juta untuk korban bencana Palu

Palu (ANTARA) - PT Pelindo IV (Persero) menyerahkan bantuan sebesar Rp400 juta melalui pemerintah kota untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi Kota Palu, Sulawesi Tengah.

General Manager PT Pelindo IV I Negah Suryana Jendra saat nenyerahkan bantuan di ruang kerja Wali Kota Palu, Jumat mengatakan bantuan itu sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap warga yang terdampak bencana yang saat ini masih tinggal di hunian sementara (huntara) maupun selter pengungsian.

Dia menginginkan, bantuan yang diberikan pihaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penyintas korban bencana sebagai stimulan agar mereka bisa bangkit dan digunakanakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

"Mudah-mudahan PT Pelindo IV semakin berperan dalam meningkatkan ekonomi di kota Palu dan Sulteng secara umum serta dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat," ujar Negah.

Baca juga : 5.005 penyintas bencana Donggala terancam tidak dapat bantuan jadup
Baca juga : PBB lanjutkan bantuan pemulihan bencana di Sulteng

Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Kota Asri mengatakan, saat ini masih banyak kebutuhan penyintas korban gempa,tsunami dan likuefaksi Palu yang harus di penuhi pemerintah, mulai dari pemenuhan hak dasar hingga hunian tetap untuk tempat tinggal permanen mereka.

"Dana stimulan, jaminan hidup, santunan duka hingga hunian menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, " ucap Asri.

Dia juga berterimakasih atas bantuan vinansial yang diberikan Pelindo sebagai upaya meningkatkan taraf hidup serta meringankan beban masyarakat terdampak.

"Seluruh bantuan berupa sumbangan dana terpantau pemanfaatnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) olehnya ada prosedur yang harus dilalui," kata dia menambahkan.

Guna memenuhi kebutuhan korban pascabencana, Pemkot Palu mengajak semua pihak mendukung langkah pemerintah mempercepat upaya penanganan kebencanaan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini agar proses pemulihan cepat teratasi.

Upaya penanggulangan bencana di Ibu Kota Sulawesi Tengah dan sekitaranya juga mendapat dukungan pemerintah pusat, sebagaimana dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung di Palu beberapa waktu lalu memastikan tidak akan memperpanjang izin pemanfaatan tanah negara (HGU dan HGB) yang dikelolah sejumlah perusahaan sekitar 105 hektare di Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang akan habis tahun ini, karena akan dialihkan untuk keperluan hunian tetap.