China sumbangkan dana Rp308 miliar ke WHO, dukung penangguhan utang

id dampak ekonomi COVID-19,penerbitan surat utang corona,surat utang COVID-19,utang negara miskin

China sumbangkan dana  Rp308 miliar ke WHO, dukung penangguhan utang

Bendera nasional China dikibarkan setengah tiang untuk mengenang para korban wabah penyakit coronavirus baru (COVID-19) di Wuhan, Hubei, China, Sabtu (4/4/2020). ANTARA FOTO/China Daily via REUTERS/pras.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah China akan menyumbangkan dana sebesar 20 juta dolar AS (sekitar Rp308 miliar) kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mendukung penangguhan pembayaran utang negara-negara miskin, kata Kementerian Keuangan China dalam pernyataan, Jumat.

Selain itu, China juga akan memanfaatkan dana 10 juta dolar AS (sekitar Rp154 miliar) di Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) untuk mendukung upaya pengendalian pandemi COVID-19 di kawasan.

China akan terus menawarkan bantuan kepada negara-negara sedang berkembang yang dilanda pandemi melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan, kata kementerian. 

Kemenkeu berjanji mendukung Rencana Aksi G20 terkait persyaratan negara-negara miskin yang terlilit utang dan akan memulai perundingan bilateral terkait penangguhan sementara pembayaran utang.

Oleh sebab itu, juru bicara Kemenkeu meminta kreditor multilateral dan swasta segera menindaklanjuti kebijakan tersebut.

China sangat mendukung kesepakatan para pemimpin G20 untuk menangguhkan pembayaran utang negara-negara miskin, sebagaimana termuat di laman resmi Kemenkeu.

Penangguhan pembayaran utang harus mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan negara kreditor dan debitor, termasuk pihak lain, kata Kemenkeu.

Beberapa kebijakan fiskal China, seperti keringanan pajak dan subsidi langsung terkait wabah telah dimasukkan dalam rencana stimulasi ekonomi G20 senilai 5 triliun dolar AS.

"Semua negara anggota harus bekerja sama dan mengintensifkan kebijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah pemulihan ekonomi," kata Menkeu Liu Kun dalam telekonferensi pertemuan tingkat Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20, Rabu (15/4).