"Total keseluruhan tempat tambatan perahu nelayan ada empat, yaitu dua di bagian timur dan dua di bagian barat teluk, ini harus segera diakomodir oleh pemerintah dan pihak pelaksana proyek," ucap Muslimun.
Muslimun menjadi salah satu legislator Palu yang hadir dalam pertemuan dan ikut meninjau letak titik pembangunan tambatan perahu nelayan dalam kegiatan pembangunan tanggul Teluk Palu.
Dalam keterangan tertulisnya, Muskimun menyebut beberapa anggota DPRD Palu, selain dirinya juga ikut dalam pertemuan di antaranya Marcelinus, Nanang dan Syarif. Pertemuan antara legislator, nelayan dan pemerintah yang terdiri Balai Besar Sungai Sulawesi III, Camat, Babinsa dan pelaksana proyek pembangunan tanggul pesisir Teluk Palu, PT Adhi Karya, berlangsung di Kelurahan Lere, Selasa (28/4).
"Alhamdulillah pertemuan berjalan lancar, hasil pertemuan menyepakati soal pembangunan tambatan perahu nelayan disesuaikan dengan arus yang ada di Teluk Palu," ucap Muslimun yang juga Anggota Panitia Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pemulihan Palu pascabencana gempa 28 September 2018.
Berdasarkan pertemuan para pihak tersebut, pembangunan tanggul pesisir Teluk Palu perlu ada studi yang akan dilakukan pihak Balai dan akan diajukan di Kementerian PUPR.
"Penambatan perahu diberikan lokasi seluas 300 meter untuk wilayah Kelurahan Lere, yang asumsinya bisa menampung 300 perahu nelayan," sebutnya.
Nelayan dari wilayah Kelurahan Silae juga sepakat pembangunan tambatan perahu mereka di depan eks-Hotel Mercure Palu.
Dia menambahkan bahwa panjang lokasi pembangunan tanggul yang dipaparkan oleh pihak pemerintah dan pelaksana proyek yaitu 7,2 KM.
"Kita berharap tenaga kerja lakol bisa terserap terutama buat warga Lere dan sekitarnya, dalam pembangunan tanggul tersebut," ujarnya.
Terkait hal itu Ketua Himpunan Nelayan Sulteng Djaya Rahman dalam keterangan tertulisnya mengemukakan bahwa, pembangunan tanggul pesisir Teluk Palu tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada nelayan.
"Dalam pertemuan di Kelurahan Talise dengan kelompok nelayan, mereka belum juga disosialisasikan, ini juga akan memicu protes," ujar Djaya Rahman.
Paling tidak, kata dia, papan proyek, gambar masterplan pembangunan dipampang di lokasi agar masyarakat dan nelayan mengetahui apa yang dikerjakan.
Himpunan Nelayan Sulteng, sebut dia, meminta kepada seluruh pihak untuk secara bersama mengawal proyek rehab rekon tersebut.
"Kami masih berharap banyak terutama kepada pansus rehab-rekon DPRD Kota Palu, menjadi teman dalam berjuang," ujarnya.
