Palu (ANTARA) - PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipercayakan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, akan bekerjasama dengan Pemprov Sulteng guna memasarkan potensi hasil hutan bukan kayu.
"PT Bangun Palu Sulawesi Tengah sangat bisa bersinergi, kami akan membangun kerjasama dengan pihak KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), untuk pengelolaan dan pengembangan hasil hutan khususnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)," kata Direktur Utama PT BPST, Mulhanan Tombolotutu, di Palu, Kamis.
BPST kata dia, akan menggandeng KPH di wilayah Sulteng dalam rangka pengembangan dan pemasaran hasil hutan non-kayu, sebagai bentuk upaya percepatan pembangunan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah hutan di Sulteng.
Mulhanan menerangkan, KEK Palu dengan kegiatan utama pengolahan dan ekspor, maka sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya hutan bukan kayu dan sumber daya kelautan serta agro dan agribisnis.
Baca juga: COVID-19 tidak ganggu ekspor di KEK Palu
Dia mengatakan sejumlah potensi hutan di Sulawesi Tengah, atau di Lembah Palu dan sekitarnya, khususnya hasil hutan bukan kayu sangat besar.
Namun, kata dia, potensi sumber daya itu, butuh sentuhan industri agar dapat dikembangkan dengan baik, sehingga memberikan efek ekonomi yang maksimal kepada masyarakat.
"Nah terkait dari hal itu butuh sentuhan industri, namun cara berpirkir masyarakat di sekitar hutan harus diubah," ujarnya.
Ia meyakini hutan sangat bisa menjadi ladang penghidupan masyarakat, yaitu hutan berfungsi untuk memberikan manfaat penghidupan yang besar kepada masyarakat. Namun, itu bisa tercapai jika hutan termasuk di dalamnya hasil hutan bukan kayu bernilai ekonomis.
"Hutan dan hasil hutan bukan kayu bisa bernilai ekonomis, bila terintegrasi dengan pasar. Nah untuk bisa terkoneksi dengan pasar, maka dibutuhkan industri yang menyentuh sumber daya hutan termasuk HHBK," sebutnya.
Baca juga: PT BPST libatkan Pemprov Sulteng kembangkan potensi wisata hutan
Ia menegaskan, dalam kaitannya dengan pengembangan potensi hutan dan hasil hutan bukan kayu, aspek sosial, ekologi, dan ekonomi harus dipandang sebagai satu kesatuan.
"Olehnya, PT Bangun Palu Sulawesi Tengah akan bekerjasama dengan KPH dalam rangka untuk pengembangan hal itu dengan melihat aspek-aspek tersebut," ujarnya.
Kerjasama itu nantinya, akan mengembangkan langsung mengenai budidaya hasil hutan bukan kayu, pemanfataannya serta keterlibatan langsung masyarakat di sekitar hutan.
"Industri yang akan dan telah berinvestasi di KEK Palu, sebagian besar berbasis HHBK, bahkan ada yang sementara produksi dan sebagian masih membangun konstruksi," katanya.
Mantan Wali Kota Palu itu menjelaskan, di akhir tahun, beberapa industri di KEK Palu sudah akan berfungsi sehingga pasar HHBK tidak lagi jauh, masyarakat di sekitar hutan akan menerima manfaatnya.
Berkaitan dengan itu, Pemprov Sulteng melalui Kepala Dinas Kehutanan, Nahardi sepakat dengan BPST untuk mengembangkan dan membuka pasar bagi potensi hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu.
"Ini dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, yang skemanya melibatkan langsung masyarakat di sekitar wilayah hutan," ujarnya.
BUMD Sulteng - Pemprov berkomitmen pasarkan potensi hasil hutan bukan kayu
Dirut PT.Bangun Palu Sulawesi Tengah Mulhanan Tombolotutu (kanan) memberikan penjelasan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat mengunjungi KEK Palu (ANTARA/Fauzi)
Industri yang akan dan telah berinvestasi di KEK Palu, sebagian besar berbasis HHBK, bahkan ada yang sementara produksi dan sebagian masih membangun konstruksi
