"Lewat program pekarangan pangan lestari (P2L), masyarakat didorong memanfaatkan pekarangan untuk kegiatan bercocok tanam. Tujuannya tidak hanya untuk penguatan pangan. Tetapi juga untuk perbaikan ekonomi warga," kata Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta, di Sigi, Selasa.
Saat menyerahkan bantuan P2L kepada warga penyintas bencana gempa dan likuefaksi Sigi, Irwan mengatakan, melalui program P2L, masyarakat di Sigi termasuk penyintas bencana 28 September 2018 silam, dapat mengembangkan komoditas pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan.
Pemkab Sigi, kata Bupati, membantu memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan bibit dan bantuan lainnya kepada kelompok warga.
Baca juga: Konsorsium Siklus bantu kuatkan ketahanan pangan Sigi masa pandemi COVID
Warga penyintas yang menempati hunian sementara (huntara) di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, telah mendapat bantuan P2L dan bibit pertanian.
"Bantuan ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Sigi untuk membuka peluang-peluang ekonomi baru di masyarakat, salah satunya melalui pemanfaatan lahan pekarangan kosong di huntara," kata Irwan.
Dia mengemukakan Pemerintah Kabupaten Sigi terus melakukan upaya pengembangan ekonomi masyarakatnya salah satunya di sektor pertanian khususnya pertanian organik.
Irwan berharap, Kabupaten Sigi akan menjadi daerah penghasil komoditas pertanian organik, dengan beberapa desa di Kecamatan Kulawi, Palolo, dan Dolo sebagai daerah pertama yang akan dijadikan kawasan pertanian organik.
Baca juga: Yayasan CARE dan Dompet Dhuafa bantu petani hidroponik di Sigi
"Olehnya masyarakat penerima bantuan pekarangan dan bibit tanaman ini dapat memanfaatkan lahan tersebut dan menggunakan bahan organik dalam budidaya pertaniannya," katanya.
Dia mengatakan komoditas pertanian organik memiliki manfaat yang lebih sehat karena tidak mengandung bahan kimia dan aman bagi tubuh manusia.
"Sehingga pasar akan lebih memilih mengkonsumsi makanan yang sehat," katanya.
Bupati meminta kepada dinas terkait agar terus melakukan koordinasi dengan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di semua kecamatan, dan para kelompok masyarakat tani guna memonitoring perkembangan maupun kebutuhan petani dalam pengembangan pertanian.
