Palu, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) mengelar patroli mulai dari Kota Palu sampai perbatasan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) guna mengantisipasi terjadinya aksi penjarahan bantuan sosial untuk korban bencana.
"Patroli dilaksanakan oleh Ditsamapta Polda Sulteng, Sabtu (16/1) malam, dengan rute dari Kota Palu menuju perbatasan Provinsi Sulawesi Barat," kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto di Palu, Ahad.
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan patroli jarak jauh tersebut untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dan sukarelawan dari Kota Palu yang akan menuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
"Hal ini untuk memastikan jalur distribusi logistik bantuan kemanusiaan dan para sukarelawan dari Palu menuju Kabupaten Mamuju aman,” katanya menegaskan.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli secara dialogis, artinya setiap ada kerumunan di pinggir Jalan Trans-Sulawesi, personel patroli berhenti, kemudian berdialog sambil memberikan pesan kamtibmas dan pesan menaati protokol kesehatan.
"Apabila berpotensi ganggu keamanan, langsung dibubarkan," katanya.
Pada hari Minggu pukul 01.00 Wita, kata Kombes Pol. Didik Supranoto, personel tiba di perbatasan Provinsi Sulteng dan Sulbar menyambangi yang melaksanakan tugas di pos dapur umum Pasang Kayu, Bundaran Mesjid Agung Pasang Kayu, kemudian pada pukul 03.36 Wita kembali ke Mako Ditsamapta Polda Sulteng.
Didik Supranoto mengatakan bahwa Polda Sulteng membantu penanganan bencana alam gempa bumi yang terjadi di Majene, Mamuju, Sulbar, dengan mengirimkan ratusan personelnya. Selain itu, mengirim tenaga medis tim SAR bersama peralatan pendukung, mengirim bantuan logistik, bahan makan, dan bantuan lainnya.
Ia mengatakan bahwa bantuan-bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri, khususnya Polda Sulteng bersama jajaran, terhadap para korban bencana di Sulawesi Barat.
Sebelumnya, pada Jumat (15/1) dini hari terjadi gempa dengan magnitudo 6,2 di wilayah Kabupaten Majene, Mamuju, Sulawesi Barat, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum, dan bangunan pemerintah maupun milik warga.
