Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengidentifikasi atau mengenali sebaran serta apa saja kebutuhan yang layak untuk pengelola wisata bahari lokal di berbagai daerah.
"Perlu dilakukan identifikasi sebaran wisata bahari yang dikelola oleh masyarakat pesisir secara komunal," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Selain itu, ujar dia, langkah mengenali kebutuhan organisasi masyarakat pengelola wisata bahari tersebut perlu dibarengi dengan dukungan secara langsung disertai pendampingan berkala.
Berbagai kebutuhan itu, lanjutnya, antara lain bisa berupa bentuk pelatihan standar sanitasi dan pengelolaannya, serta standar pelayanan dalam wisata bahari lokal.
Ia juga menyatakan identifikasi bisa pula dilakukan agar ke depan wisata bahari juga tidak merusak ekosistem kawasan perairan, seperti masih ada penyelam yang menginjak terumbu karang sehingga merusaknya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sepakat mengembangkan wisata bahari di Republik Indonesia sebagai upaya membantu pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi.
Saat menerima Sandiaga di Kantor KKP, Jakarta, Senin (16/2), Trenggono menyatakan optimistis wisata bahari menjadi pilihan utama masyarakat sebab lokasinya berada di area terbuka, sehingga lebih aman bagi pelancong pada masa pandemi ini.
"Logikanya, kalau orang berwisata di laut jauh lebih sehat. Image ini harus dibangun dulu," kata Trenggono.
Menurut dia, KKP memiliki pesisir dan ruang laut dari Sabang hingga Merauke yang bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata bahari.
Selain itu, ujarnya, ada juga kapal-kapal tidak terpakai yang dapat dimanfaatkan menjadi restoran terapung sebagai destinasi wisata kuliner.
Ia menuturkan pengemasan destinasi wisata ini, harus didukung oleh protokol kesehatan yang ketat.
Kemudian, menurut dia, harus memperhatikan kelestarian lingkungan supaya hasilnya tidak hanya pertumbuhan ekonomi masyarakat tapi juga terjaminnya keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.
"Di beberapa titik kita punya kapal yang bisa di-upgrade (ditingkatkan) untuk jadi restoran apung," kata Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan tentang pemanfaatan hutan mangrove sebagai destinasi wisata pesisir.
KKP perlu kenali sebaran-kebutuhan yang layak pengelola wisata bahari lokal
Ilustrasi - Menyelam di antara terumbu karang, salah satu bentuk wisata bahari. ANTARA/HO-KKP
