Musda Guntur Plh Bupati Morut, Sertijab Rabu siang, prioritas akan benahi birokrasi

id Pilkada Morut,Morut,Musda Guntur,Sekda Morut,Kolonodale

Musda Guntur Plh Bupati Morut, Sertijab Rabu siang, prioritas akan benahi birokrasi

Sekda Morowali Utara Ir Musda Guntur, MSi (kiri) (ANTARA/HO-Istimewa)

"Saya sedang mempersiapkan surat penunjukan Gubernur Sulteng untuk dikirim ke sana," ujarnya.
Kolonodale (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara Ir Musda Guntur, MSi mengatakan siap menjalankan tugas sebagai pelaksana harian Bupati Morowali Utara jika dipercaya Gubernur Sulteng untuk mengemban tugas tersebut.

"Saya belum bisa bicara banyak dulu ya karena surat perintah/penunjukan dari Gubernur Sulteng belum saya terima," kata Musda Guntur saat dihubungi Antara melalui telepon genggamnya di Kolonodale, Ibu Kota Kabupaten Morut, Selasa petang.

Menurut Musda, tugas sebagai Pelaksana Harian Bupati itu pada prinsipnya sama dengan tugas-tugas sekda selama ini. 

"Yang istimewa itu kan hanya tambahan sebutan saja yakni Pelaksana Harian Bupati. Tentu, dengan tambahan sebutan ini, risikonya adalah tambahan beban tugas. Tapi itu biasa bagi saya, bukan baru pertama kali ini," ujarnya.

Ketika ditanya apa pekerjaan berat dan prioritas yang akan dilakukan setelah mendapat kepercayaan menjadi pelaksana harian bupati, Musda Guntur mengatakan akan membenahi birokrasi.

"Begitu dulu ya. Saya kan belum terima surat penunjukan gubernur. Namun demikian sudah dijadwalkan, besok Rabu pukul 15.00 Wita, akan ada serah terima jabatan dari Bupati sebelumnya Moh. Asrar Abdul Samad kepada Plh Bupati Morut," ujar birokrat senior yang mantan Ketua Bappeda Morut itu.

Sebelumnya, Kepala Biro Otonomi Daerah Kantor Gubernur Sulteng Datu Pamusu yang dihubungi terpisah memastikan Sekretaris Kabupaten Morut Musda Guntur akan menjadi pelaksana harian Bupati Morut hingga Bupati/Wabub definitif hasil Pilkada 9 Desember 2020 dilantik.

"Saya sedang mempersiapkan surat penunjukan Gubernur Sulteng untuk dikirim ke sana," ujarnya.

Menurut Datu Pamusu yang juga Kepala BPBD Sulteng itu, semua daerah peserta pilkada 2020 yang bupati/wabubnya berakhir masa jabatannya pada 17 Februari dan bupati/wabub terpilih belum ditetapkan Mendagri, akan dipimpin Plh Bupati mulai 17 Februari sampai Bupati/Wabub definitif hasil pilkada 9 Desember 2020 dilantik.

Khusus di Sulteng, ada delapan daerah mengikuti pilkada 9 Desember, namun enam daerah bersengketa di MK. Dari enam daerah itu, dua daerah yakni Sigi dan Kota Palu sudah dinyatakan selesai sengketanya di MK sehingga kini mulai diproses penerbitan SK Mendagri untuk Bupati/Wabub terpilih pada pilkada lalu.

Sedangkan Kabupaten Banggai Laut yang tidak bersengketa dipastikan akan dilantik Bupati/Wabub teprilihnya pada 26 Februari 2021 secara serentak seluruh Indonesia. Sedangkan Bupati/Wabub Banggai terpilih akan dilantik pada Juni 2021 saat bupati/wabub saat ini berakhir masa jabatannya.

"Jika proses penerbitan SK Mendagri untuk Kabupaten Sigi dan Kota Palu bisa tuntas dalam sepekan ini, maka Bupati/Wabub terpilih di Sigi dan Wali Kota/Wawali terpilih di Kota Palu bisa dilantik juga pada 26 Februari nanti," ujar Datu Pamusu.
 
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar