Jakarta (antarasulteng.com) - Pemerintah Indonesia tidak mungkin mengusir atau menolak ribuan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh yang saat ini terutama berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
"Saya mengusulkan pemerintah harus menyediakan sebuah tempat atau pulau untuk menampung mereka. Namun masalah dana harus sepengetahuan lembaga donor internasional dan PBB, khususnya UNHCR yang membidangi masalah pengungsi ini," kata anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Waktu Presiden Soeharto, pemerintah waktu itu juga pernah menampung para pengungsi dari Vietnam. Waktu itu menampung ribuan pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
"Pada zaman pak Harto, pemerintah Indonesia menempatkan mereka di Pulau Galang. Di sana mereka bebas beraktivitas dan menetap di pulau tersebut sampai situasi di negara mereka aman. Saat ini Pulau Galang dijadikan obyek wisata di kawasan tersebut," kata Sekjen Partai Gerindra itu.
Selain pengungsi Rohingya asal Myanmar, saat ini ada juga pengungsi dari Bangladesh. Jumlah pengungsi dari Bangladesh itu sebanyak 720 orang dan menempati Tempat Pelelangan Ikan Kuala Cangkoy, Lapang Aceh Utara.
Sedangkan jumlah pengungsi Rohingya sebanyak 1.062 orang dan saat ini mereka masih belum mendapatkan fasilitas dan bantuan yang layak.(skd)
Pemerintah Diminta Sediakan Pulau Untuk Tampung Pengungsi Rohingya
Ilustrasi--Imigran Rohingya Terdampar. Tiga anak imigran suku Rohingya berada di atas kapal mereka yang terdampar di perairan Desa Simpang Tiga, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Rabu (20/5/15).(ANTARA FOTO/Syifa)
Saya mengusulkan pemerintah harus menyediakan sebuah tempat atau pulau untuk menampung mereka
