Mamuju (ANTARA) - Mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dan Wakil Gubernur Sulbar Aladin S. Mengga memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Sulbar bersama wartawan di kota Mamuju.
Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh tidak menghadiri acara peringatan HUT Sulbar yang berlansung melalui sidang paripurna di kantor DPRD Sulbar, dihadiri Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, anggota DPRD Sulbar, dan pejabat pemerintah di Mamuju, Rabu (22/9).
Ia bersama wartawan di Kota Mamuju merayakan HUT Ke-17 Sulbar dengan melakukan pemotongan tumpeng, karena menurutnya wartawan telah banyak membantu selama kepemimpinannya di Sulbar.
Anwar Adnan Saleh yang juga tokoh pejuang Sulbar bercerita dan mengenang proses perjuangan pembentukan Sulbar hingga memimpin pemerintahan di Sulbar selama 10 tahun atau dua periode.
"Alhamdulillah Sulbar sudah 17 tahun, selama 10 tahun memimpin pemerintahan tidak ada rintangan dan hambatan berarti yang kami hadapi dan infrastruktur terbangun, seperti jalan, jembatan, sarana perkantoran dan pemerintahan, dan Sulbar saat kami pimpin menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia mencapai 15 persen," katanya.
Ia menyampaikan pembentukan Sulbar melalui proses politik yang panjang, bukan pemberian atau hadiah dari pemerintah pusat.
Perjuangan pembentukan Sulbar sudah berlangsung selama puluhan tahun dan puncaknya pada 22 September 2004 di mana DPR dan pemerintah pusat mengesahkan secara resmi Sulbar menjadi provinsi ke-33 di Indonesia.
"Usia 17 tahun, harus ada penilaian atau evaluasi dan evaluasi tentu harus dilakukan seluruh masyarakat Sulbar, agar pembangunan dinilai secara objektif dan mengukur sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai," katanya.
Ia berharap, pembangunan Sulbar harus terus dilakukan evaluasi untuk mencapai kemajuan dan peningkatan agar setara dengan provinsi lain di Indonesia.
Ia mengaku tetap akan mengawal pembangunan di Sulbar agar Sulbar maju dan masyarakatnya sejahtera.
"Masyarakat harus sejahtera di Sulbar pemimpin daerah yang bisa membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat undang-undang di tingkat pusat dan peraturan daerah di tingkat daerah harus dibuat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
