Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong pembentukan kelurahan siaga bencana pada masing-masing wilayah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari penguatan mitigasi.
"Kelurahan atau kampung siaga bencana sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat saat menghadapi kerawanan dampak yang ditimbulkan bencana alam," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Palu Bambang ditemui di Palu, Senin.
Menurut dia, Kota Palu perlu menyusun skema menghadapi ancaman gempa dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sehingga risiko dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin, agar tidak menimbulkan korban jiwa.
Karena penanganan bencana yang baik, seminimal mungkin dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa, sehingga mitigasi dipandang penting dilakukan penguatan sebab Kota Palu salah satu daerah di Sulteng yang rawan terhadap ancaman bencana alam.
"Paling tidak, kelurahan siaga bencana dapat menjadi sumber informasi kebencanaan bagi warganya, supaya ketika terjadi situasi darurat penduduk mengerti apa yang harus mereka lakukan," tutur Bambang.
Ia menilai, dari kelurahan siaga bencana warga juga akan memiliki pengetahuan dalam penanganan evakuasi, serta tindakan-tindakan penyelamatan lainnya, termasuk penyiapan logistik dalam situasi darurat.
Selain itu, bentuk penguatan lainnya melalui simulasi lapangan, karena dengan simulasi lebih tergambar situasi yang seolah-olah terjadi, supaya lebih mudah mengimplementasikan teori-teori yang sudah diajarkan.
"Kita memiliki pengalaman bencana alam 28 September 2018. Setidaknya pengalaman ini yang dijadikan bekal untuk memperbaiki tata kelola di bidang kebencanaan," ucap Bambang.
Ia menambahkan, BPBD Palu telah membentuk tim reaksi cepat (TRC) terpadu lintas sektor dalam membantu pemerintah melakukan upaya antisipasi potensi dan dampak ditimbulkan bencana alam.
Selain itu, BPBD juga sedang menyusun dokumen rencana kontinjensi gempa dan tsunami Palu sebagai acuan para pihak terlibat dalam penanganan sesuai tugas dan tugas masing-masing.
"Urusan penanganan bencana alam skala besar tidak cukup hanya pemerintah yang terlibat, dibutuhkan peran serta dan dukungan organisasi/lembaga, relawan serta masyarakat," demikian Bambang.
