Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan menjadi petunjuk bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja yang lebih baik.
"Upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tidak dapat di laksanakan sendiri oleh Pemda," kata Rusdy saat menghadiri penyerahan LHP BPK semester dua tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Sulteng di Palu, Rabu.
Menurut dia, perlu kolaborasi antara BPK, DPRD dan pemda guna optimalisasi pengelolaan keuangan tanpa harus mencampuri tugas serta fungsi masing-masing.
Dia berharap seluruh kepala daerah bersama sekretaris daerah segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
"Jangan diabaikan rekomendasi ini. Tingkatkan kinerja seluruh perangkat di pemerintahan masing-masing. Kepala daerah sebagai leader harus mampu membawa perubahan dan menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai mitra kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal," tutur Rusdy.
Pada kesempatan itu, gubernur juga mengapresiasi BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan keuangan Pemda guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara transparan dengan penuh integritas.
Dalam tata laksana pemerintahan, kata Rusdy, audit keuangan bukan sesuai untuk ditakuti, justru hal ini sangat membantu untuk mencegah tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang maupun tindakan lainnya yang dapat merugikan keuangan negara.
"Pemda kabupaten/kota terus memantapkan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan kinerja yang baik maka penilaian BPK juga pasti baik begitu pun sebaliknya," ucapnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulteng Binsar Karyanto meminta tiga daerah dengan capaian prevalensi stunting yang masih tinggi segera melakukan perbaikan-perbaikan kelemahan yang termuat dalam LHP.
Tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Donggala, Sigi dan Banggai Laut, oleh karena itu intervensi spesifik, sensitif, dan koordinasi perlu digenjot termasuk optimalisasi penganggaran untuk program penanganan stunting.
"Catatan-catatan ini segera ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam regulasi," kata dia.
"Upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tidak dapat di laksanakan sendiri oleh Pemda," kata Rusdy saat menghadiri penyerahan LHP BPK semester dua tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Sulteng di Palu, Rabu.
Menurut dia, perlu kolaborasi antara BPK, DPRD dan pemda guna optimalisasi pengelolaan keuangan tanpa harus mencampuri tugas serta fungsi masing-masing.
Dia berharap seluruh kepala daerah bersama sekretaris daerah segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
"Jangan diabaikan rekomendasi ini. Tingkatkan kinerja seluruh perangkat di pemerintahan masing-masing. Kepala daerah sebagai leader harus mampu membawa perubahan dan menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai mitra kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal," tutur Rusdy.
Pada kesempatan itu, gubernur juga mengapresiasi BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan keuangan Pemda guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara transparan dengan penuh integritas.
Dalam tata laksana pemerintahan, kata Rusdy, audit keuangan bukan sesuai untuk ditakuti, justru hal ini sangat membantu untuk mencegah tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang maupun tindakan lainnya yang dapat merugikan keuangan negara.
"Pemda kabupaten/kota terus memantapkan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan kinerja yang baik maka penilaian BPK juga pasti baik begitu pun sebaliknya," ucapnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulteng Binsar Karyanto meminta tiga daerah dengan capaian prevalensi stunting yang masih tinggi segera melakukan perbaikan-perbaikan kelemahan yang termuat dalam LHP.
Tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Donggala, Sigi dan Banggai Laut, oleh karena itu intervensi spesifik, sensitif, dan koordinasi perlu digenjot termasuk optimalisasi penganggaran untuk program penanganan stunting.
"Catatan-catatan ini segera ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam regulasi," kata dia.
