Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng semester II tahun 2022.
Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido saat menghadiri pengerahan LHP di kantor BPK perwakilan Sulteng, Selasa, mengatakan, bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi yang berkenaan dengan pemenuhan hajat orang banyak, merupakan tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dengan terkelola secara efektif dan efisien.
"Dalam pelaksanaannya memerlukan keberfungsian auditor internal dan eksternal supaya pengelolaan keuangan dan kinerja Pemda berada dalam koridor, guna mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik dan Bersih ," jelas Reny.
Menurut dia, terdapat tiga pilar utama dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Pemda perlu dijaga secara bersama yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Untuk mencapai tiga tujuan tersebut, harus didukung perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan yang terkelola secara sirkular.
Ia mengemukakan, kehadiran BPK dalam sistem ketatanegaraan sangat dibutuhkan, supaya pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
"Uang negara pada hakikatnya adalah uang rakyat, tidak peduli apakah uang itu diperoleh dari pajak, cukai atau retribusi dan sumber pendapatan yang lain," ujar Reny.
Di kesempatan itu, katanya, Pemkot Palu sedang bekerja keras menciptakan pemerintahan bertanggungjawab, bersih, dan berwibawa serta selalu terbuka dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kota Palu tur berinovasi dengan slogan "mantap bergerak" sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang amanah, supaya daerah ini bisa mewujudkan cita-cita jangka panjang menjadi Palu kota untuk semua, dan memastikan tidak ada pihak yang ditinggalkan dalam keseluruhan proses pembangunan," demikian Reny.
