Bappeda: Tiga Fenomena Terkait Kemiskinan Di Palu

id miskin

Bappeda: Tiga Fenomena Terkait Kemiskinan Di Palu

Ilustrasi (Istimewa)

Upaya penanggulangan serta penurunan angka kemiskinan di Palu, memerlukan perencanaan yang berbasis data
Palu,  (antarasulteng.com) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu melihat tiga fenomena yang berhubungan dengan kemiskinan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu, yakni ketimpangan yang semakin melebar, kerentanan yang tinggi dan penurunan kemiskinan yang melamban.

"Upaya penanggulangan serta penurunan angka kemiskinan di Palu, memerlukan perencanaan yang berbasis data," kata Kepala Bidang (Kabid) Data dan Informasi, Bappeda Kota Palu, Ibnu Mundzir di Palu, Jumat.

Untuk mengatasi itu, kata dia, dibutuhkan kerjasama serta peran lintas sektoral yang ada, yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim ini, kata Mundzir, harus melakukan penguatan substansi, meliputi program, anggaran dan regulasi serta penguatan kelembagaan.

"Dalam hal ini, peran Bappeda menjadi penting," tegasnya.

Sementara Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan menyampaikan, pemerintah Kota Palu telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Bappeda Kota Palu, Kamis.

Dia mengatakan rakor tersebut sangat penting, mengingat penanggulangan kemiskinan adalah prioritas dalam RPJMD Kota Palu tahun 2016-2021.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan, di akhir masa jabatan Wali Kota Hidayat dan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said nanti, angka kemiskinan sudah berada dalam kisaran enam sampai tujuh persen.

"Karena itu saya harapkan agar semua pihak berkolaborasi. Saya berharap agar program dan kegiatan yang ada di OPD yang bersentuhan dengan masyarakat miskin, dapat berjalan secara efektif," katanya.

Arfan juga menekankan, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan dua sisi terpadu, yaitu penghidupan masyarakat miskin dan produksi.

Dari sisi kehidupan, yaitu membantu masyarakat untuk hidup layak, baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

"Selain itu, intervensi untuk pengembangan kualitas SDM juga diperlukan untuk memutus rantai kemiskinan yang biasanya turun temurun antar generasi," tutupnya.

Kegiatan Rakor kemarin melibatkan seluruh OPD terkait bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan se-Kota Palu. (skd)