Legislator: Sulteng aman-aman saja soal beras

Palu,  (Antaranes Sulteng) - Komisi IV DPR RI dalam kunjungannya ke gudang beras Bulog, Sulawesi Tengah, di Palu, Selasa, menilai pemerintah dan masyarakat di daerah itu tenang-tenang saja soal ketersedian dan harga beras di pasaran yang relatif stabil.

"Saya bersyukur di tengah-tengah kemelut harga beras di sejumlah daerah di Tanah Air, terutama Jawa sehingga pemerintah melakukan impor beras, namun Sulteng aman-aman saja," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono di Palu, Selasa.

Di Sulteng, kata dia, stok beras cukup banyak dan harganyapun di pasaran terbilang masih rendah dibandingkan di daerah lain.

Bulog menjual beras medium rata-rata Rp8.500/kg jauh di bawah standar harga yang ditetapkan pemerintah. Harga eceran tertinggi (HET) beras medium di tingkat pengecer ditetapkan pemerintah Rp9.450/kg.

"Harga penjualan Bulog menurut saya sangat murah dan perlu mendapat suport," kata politisi Partai Golkar itu.

Ia mengatakan yang paling penting bagi DPR adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk para petani. Selama Bulog dapat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan pemerintah dalam menangani berbagai komoditi pangan, termasuk komoditi utama beras, bagi DPR tidak ada masalah.

Yang menjadi masalah sekarang, menurut Roem Kono, adalah pembelian gabah. Ini penting karena jangan sampai merugikan petani. Petani harus dilindungi dan kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan.

Mau impor atau tidak impor, asalnya adalah petani. Karena petanilah yang paling menderita.

Karena itu, kata anggota Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Gorontalo ini, pengadaan gabah menjadi sangat penting. Bulog di daerah, termasuk di Provinsi Sulteng harus benar-benar hadir untuk membeli produksi petani baik dalam bentuk gabah maupun beras.

"Kita perlu mengembalikan kembali fungsi Bulog seperti dahulu. Artinya fungsi Bulog betul-betul menyangga kepentingan-kepentingan nasional di bidang pangan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah harus mengembalikan fungsi Bulog seperti dahulu, tidak seperti sekarang ini, Bulog hanya dianggap seperti perusahaan biasa.

Bulog, kata dia, sekarang ini kelihatannya dan dianggap sebagai anak tiri dari pemerintah.

"Di suruh kerja, tetapi suportingnya kurang," kata Roemkono lagi.

Karenanya, menjadi tugas dari DPR untuk memperjuangkan kembali fungsi Bulog seperti dahulu lagi. Seharusnya, Bulog membeli gabah/beras dan menjualnya kepada swasta. Bukan swasta yang membeli dan menjual kepada Bulog, tetapi Bulog membeli dan menjual kepada swasta agar mereka tidak mempermainkan harga gabah/beras di tingkat petani.

Kalau sekarang ini, swasta bisa mempermainkan harga bahkan banyak muncul rentainer/para tengkulak yang memang hanya mencari keuntungan semata.

Sementara Bulog, katanya, melaksanakan penugasan pemerintah untuk melindungi petani dan juga keamanan pangan nasional.