Poso, Sulteng, (Antaranews Sulteng) - Ratusan honorer kategori II (K2) dari berbagai instansi di Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin menggelar demonstrasi menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam formasi penerimaan CPNS tahun 2018.
Massa membawa sejumlah karton putih yang berisi berbagai tulisan, di halaman kantor Bupati Poso itu, menuntut perhatian pemerintah untuk pengabdian mereka sejak tahun 2014 lalu.
Selain itu, para honorer juga memprotes batasan maksimal usia 35 tahun, sebagai syarat umur maksimal untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2018, serta menuntut agar batasan umur itu dikecualikan bagi para honorer K2.
Usai berorasi, massa aksi ditemui Bupati Poso Darmin Agustinis Sigilipu dan mengajak sejumlah perwakilan untum melakukan pertemuan.
"Kami kurang lebih belasan tahun honor di lingkungan Pemkab Poso, dan sampai saat ini kami Satpol PP maupun guru, tidak mendapat kejelasan status untuk diangkat menjadi PNS," ungkap perwakilan honorer K2, Erwin.
Baca juga: Pemkab Parigi Moutong berharap honorer diangkat PNS
Bupati Poso Darmin Agustinis Sigilipu menanggapi tuntutan para honorer K2 dan berjanji untuk menyurat kepada pemerintah pusat di Jakarta, agar keberadaan para honorer tersebut dapat menjadi perhatian.
Menurut bupati, apa yang dikeluhkan para honorer itu, merupakan hal yang wajar dan ?harus menjadi perhatian Pemkab dan pemerintah pusat, mengingat kondisi itu bukan hanya terjadi di Poso, tapi di seluruh nusantara.
"Kita akan coba merumuskan, bagaimana mencari solusi khusus bagi honorer K2, yang memang sampai saat ini masih aktif. Kalau yang sudah tidak aktif, yang sudah tidak tercatat di OPD-OPD, mungkin kita tidak mampu untuk memperjuangkan. Yang kita ingin perjuangkan adalah teman-teman yang masih betul-betul aktif sampai dengan saat ini," jelas Bupati Darmin.
Dalam formasi penerimaan CPNS 2018, Kabupaten Poso hanya mendapatkan kuota 193 orang, sementara jumlah honorer K2 daerah itu mencapai 2.000 orang. Rendahnya jumlah penerimaan CPNS di Poso, dikarenakan daerah itu dinilai memiliki setidaknya 8.000 PNS, yang secara statistic, jumlahnya paling besar di antara 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Baca juga: PGRI minta pengangkatan guru honorer berkeadilan
Honorer Kategori 2 di Poso tuntut jadi PNS
Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I), datangi DPRD Sulteng untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, di Palu, Rabu. (Antaranews Sulteng/istimewa)
