Palu (Antaranews Sulteng) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal akuntabilitas seluruh penerimaan dan penyaluran bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Kami tidak ingin kejadian di daerah lain terjadi di sini," kata Kepala Perwakilan BPKP RI Sulawesi Tengah Sofyan Antonius di Palu, Senin.
Untuk mengawal akuntabilitas bantuan korban gempa dan tsunami tersebut, BPKP saat ini menurunkan tim yang terdiri atas lima orang untuk mengawal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Korem 132/Tadulako, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten Sigi, dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Sofyan mengatakan jumlah bantuan yang masuk harus sama dengan yang dikeluarkan sehingga akuntabilitas pengelolaan bantuan tersebut dijamin baik dan benar serta transparan.
"Kami hadir untuk mengawal ini agar akuntablitasnya baik," katanya.
Sofyan telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola atas langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap penyusunan laporan penerimaan dan distribusi bantuan.
Ia berharap kejadian di beberapa daerah lain yang mengarah ke tindak pidana korupsi atas bantuan korban bencana alam tidak terjadi di Sulawesi Tengah.
"Di daerah lain ada yang menjual kembali bantuan itu. Kami tidak mau itu terjadi," katanya tanpa menyebut di mana daerah lain itu.
Dalam beberapa hari ini, kata Sofyan, timnya baru mendapatkan beberapa catatan terkait jumlah bantuan yang masuk maupun yang keluar.
Saat ini, kata dia, belum dapat diakumulasi karena datanya terus diperbarui lantaran bantuan dari luar terus bertambah.
Terkait dengan dana cadangan atau dana tak terduga yang dimiliki pemerintah daerah, kata Sofyan, dapat langsung digunakan tanpa harus menunggu keputusan pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mencairkan Rp500 juta dari Rp2 miliar dana tidak terduga untuk penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami yang menerjang Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Moutong.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menerima sejumlah bantuan dari pemerintah daerah lain, seperti dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5 miliar.
Terkait dana pusat yang telah dikucurkan ke pemerintah daerah hingga kini, menurut Sofyan, belum diketahui, demikian pula jumlah bantuan anggaran dan barang dari berbagai pihak yang masuk ke pemerintah daerah.***
BPKP kawal akuntabilitas penyaluran bantuan gempa
Kepala Perwakilan BPKP RI Sulawesi Tengah Sofyan Antonius dalam satu kesempatan dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola. (dokarfan)
Di daerah lain ada yang menjual kembali bantuan itu. Kami tidak mau itu terjadi
