Perusahaan pembiayaan diminta mendata debitur terdampak gempa

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan industri keuangan nonbank seperti perusahaan pembiayaan agar mendata debiturnya yang terkena dampak gempa dan tsunami di Kota Palu, Sigi, dan Donggala untuk diberikan kemudahan dalam membayar angsuran.

"Perusahaan pembiayaan agar dapat memberikan relaksasi kepada debiturnya yang terkena dampak gempa dan tsunami," kata Kepala OJK Perwakilan Sulawesi Tengah Syukri Andi Yunus di Palu, Kamis.

Syukri mengatakan industri jasa keuangan bank maupun nonbank harus bijak dalam melihat dampak bencana alam yang menimpa Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala tersebut.

Menurut Syukri, Dewan Komisioner OJK telah mengeluarkan keputusan bahwa bagi debitur yang terkena dampak bencana tersebut diberi kemudahan berupa, pertama penjadwalan kembali pembayaran kewajiban debitur (rescheduling pembayaran angsuran).

Kedua, penyesuaian biaya administratif dan atau penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

"Perusahaan pembiayaan kami minta agar melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai progres penanganan restrukturisasi debitur yang tertimpa musibah," kata Syukri.

Bagi perusahaan perasuransian, kata Syukri, OJK juga mendorong pendataan para tertanggung atau pemegang polis asuransi yang mengalami kerugian akibat bencana.

"Supaya dapat segera diproses penanganan klaim secara profesional dan, jika diperlukan, melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah," katanya.

Syukri mengatakan OJK akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang diperlukan.

OJK mencatat sebanyak 13.233 debitur pada enam cabang bank umum konvensional terkena dampak gempa dan tsunami di Kota Palu, Sigi dan Kabupaten Donggala dengan total baki kredit sebesar Rp1,6 triliun.

Data sementara itu besar kemungkinannya bertambah karena OJK masih terus melakukan pendataan.

Syukri mengatakan sejumlah bank seperti Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, cabang bank umum, Bank Perkreditan Rakyat dan perusahaan industri keuangan nonbank masih dalam proses pengumpulan data.