Palu (Antaranews Sulteng) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengimbau agar kawasan di Kelurahan Lere yang berjarak kurang dari 500 meter dari Teluk Palu agar tidak dihuni lagi.
Imbauan itu disampaikan Longki di depan jamaah yang banyak merupakan warga Lere yang mengungsi di halaman Masjid Agung Darussalam Palu usai menunaikan ibadah salat Jumat di masjid agung terbesar di Sulteng itu, Jumat siang (18/1).
"Kawasan Lere ini jangan lagi dihuni karena sangat berbahaya dan ditandai dengan zona merah dalam peta Zona Rawan Bencana (ZRB) sebab beresiko tinggi terkena tsunami," imbau Longki.
Jika warga tetap bersikeras menempati kawasan tersebut, pemerintah akan lepas tangan dan tidak akan bertanggungjawab atas bencana tsunami maupun ombak pasang yang waktu-waktu bisa melanda.
"Di kawasan likuefaksi di Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Petobo juga tidak boleh dihuni lagi. Kalau tetap didiami dan tinggal di situ pemerintah tidak akan bertanggung jawab," kata Longki.
Olehnya dalam waktu dekat Longki mengatakan pemerintah akan memasang tanda larangan menempati, menghuni dan membangun kembaki di kawasan-kawasan yang dilanda tsunami dan likuefaksi.
"Sebagai gantinya kita akan beri huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap) namun bapak-bapak saya mohon bersabar karena huntara sementara dibangun,"ujar Longki.
Pemerintah pusat dan daerah saat ini bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembangunan huntara yang ditargetkan rampung sebelum masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir pada akhir Februari nanti.
"Saya mohon agar bersabar. Saya berusaha bapak-bapak segera bisa menempati huntara kemudian huntap," imbuh Longki.
Dalam kesempatan itu Longki juga meminta agar tidak ada lagi yang saling menyalahkan, baik antara warga maupun antara warga dengan pemerintah daerah.
"Jangan lagi kita saling menyalahkan. Jadikan ini sebagai sarana untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bapak tahu, 4000 lebih saudara kita yang meninggal. 2600 lebih diketahui identitasnya dan 1600 lebih tidak diketahui," ucap Longki.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya agar 1000 an unit huntara yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala dapat ditempati akhir bulan depan saat masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir.
