Palu (Antaranews Sulteng) - Wakil Ketua DPRD Kota Palu Erfandi Suyuti menyebut data pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang dirilis Pemkot Palu belum akurat.
Buktinya, kata Erfandi di Palu, Rabu, banyak pengungsi korban bencana yang tidak masuk dalam data pengungsi korban bencana milik Pemkot Palu. Padahal data itulah yang menjadi dasar pemkot memberikan jaminan hidup (jahdup) kepada pengungsi.
Erfandi mencontohkan ada ratusan kepala keluarga (KK) di Kelurahan Balaroa termasuk dirinya yang tidak terdata sebagai pengungsi korban likuefaksi yang kehilangan rumah.
"Data yang dipublikasikan Bappeda Kota Palu, jumlah pengungsi di Kelurahan Balaroa hanya 387 jiwa. Ironis. Di tempat domisiliku di RT 5 RW 3 Kelurahan Balaroa hanya 5 jiwa yang terdata. Saya pun tidak ada dalam data itu," katanya.
Yang lebih parah, lanjut Erfandi, ratusan KK sejak bencana hingga sekarang tidak mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebab mereka tidak terdata dalam data pengungsi milik Pemkot Palu.
"Data terakhir yang diolah secara partisipatif oleh Forum Perjuangan Korban Likuefaksi Kelurahan Balaroa, meninggal dunia dan hilang 738 jiwa, rumah rusak hilang 10.003 unit, sekitar 646 KK tidak dapat apa-apa selama 4 bulan," sesal Erfandi.
Ia yakin data yang dimiliki dan diolah oleh warga Balaroa yang menjadi korban likuefaksi lebih akurat ketimbang data milik Pemkot Palu sebab data yang mereka peroleh telah melalui proses pengolahan secara partisipatif.
"Kami berinisiatif melakukan pendataan sendiri karena Pemkot Palu mengabaikan saran kami dan kami yakin valid. Caranya gampang. Kami kumpulkan Ketua RT dan RW serta warga yang selamat karena mereka yang lebih tahu warga di sekitarnya," jelas Erfandi.
Selain melibatkan Ketua RT dan RW serta warga yang selamat, Erfandi bersama forum juga melibatkan anggota Remaja Islam Masjid (Risma) dan anggota karang taruna yang selamat sehingga diyakini data yang diperoleh lebih akurat.
Berbeda dengan pola pendataan Pemkot Palu yang hanya melibatkan pihak kelurahan sehingga data yang diperoleh kurang akurat seperti sekarang.
"Yang paling tahu siapa-siapa saja yang meninggal, hidup dan tidak ditemukan yah mereka-mereka yang bertetangga di sana," ucap Erfandi.
Olehnya Erfandi mengajak Pemkot Palu agar dapat selalu duduk bersama membicarakan dan memvalidasi kembali data-data pengungsi korban bencana tersebut.
Sementara itu Koordinator Bidang Data pada posko transisi darurat ke pemulihan Kota Palu yang juga Kepala Bappeda Palu Arfan meminta warga yang belum terdata agar secepatnya melaporkan ke pihak kelurahan.
"Kalau tidak ada tanggapan langsung melapor kepada kami di Kantor Bappeda Palu di Kantor Wali Kota Palu," kata Arfan, Selasa siang (29/1).
Saat ini Arfan mengatakan Pemkot Palu melalui tim transisi darurat ke pemulihan terus memverifikasi dan memvalidasi data pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.
Verifikasi dan validasi terus dilakukan untuk menyempurnakan data pengungsi melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.
"Data pengungsi ini kan naik turun makanya kita terus validasi melui tahapan-tahapan yang ada. Verifikasi dan validasi data kita lakukan hingga masa transisi darurat ke pemulihan berakhir," ujar Arfan.
