NasDem kritisi Pemkot Palu berencana gelar Festival Musik Bersama

id Festival Musik Bersama,Festival Musik,Festival Musik di Palu

Para pelajar Indonesia bergoyang bersama para pengunjung mal di Kota Nanjing, China, dengan iringan musik dangdut. (PPIT)

Palu (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Tengah, mengkritisi Pemerintah Kota Palu lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berencana menggelar Festival Musik Bersahabat (FMB) dengan kebutuhan anggaran kegiatan senilai Rp800 juta.

"Disaat situasi masyarakat terdampak bencana alam pasca-28 September 2018 yang masih mengalami persoalan dengan hak dasar seperti akses air bersih, huntap, ekonomi, jaminan sosial (BPJS, KIP, keluarga harapan), dan sarana publik membutuhkan kerja cepat dalam proeses rehab-rekon, Pemkot Palu justru meminta pengalokasian anggaran Rp800 juta hanya untuk kegiatan seremonial Festival Musik itu,” ucap Wakil Ketua Bidang Perempuan DPW NasDem Sulteng, Mutmainah Korona, di Palu, Minggu.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Palu, Goenawan menyatakan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Festival Musik Bersahabat (FMB) senilai Rp800 juta, masih bersifat usulan.

"Anggaran tersebut saat ini masih dibahas oleh DPRD Palu dalam rapat Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2019," ucap Goenawan.

Pemerintah Kota Palu saat ini bersama para elite politik di DPRD Kota Palu sedang membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan untuk tahun 2019.

Berkaitan dengan pembahasan APBD-P tahun 2019 di DPRD, salah satu item anggaran yang di bahas yakni anggaran kegiatan pelaksanaan festival Musik Bersahabat (FMB).

"Kita belum tahu, apakah anggaran yang kami usulkan di terima atau-kah seperti apa nantinya, semua tergantung dari hasil pembahasan dan kajian yang melibatkan DPRD dan TAPD Kota Palu," sebut Goenawan.

Atas usulan itu, Mutmainah yang merupakan calon legislatif DPRD Palu terpilih hasil pileg 2019 mengemukakan, usulan kegiatan tersebut, dinilai tidak memberikan rasa kepedulian atas kondisi masyarakat korban saat ini.

Ia menganggap masih ada banyak masalah dilapangan yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Palu, apalagi dengan defisitnya APBD Kota Palu Tahun 2019 sebesar Rp100 miliar, tentunya harus lebih efisien.

“Dalam pemantauan kami, defisitnya Rp100 miliar dalam APBD Tahun 2019 adalah bagian dari kegagalan kepemimpinan Wali Kota Palu dalam pengelolaan anggaran daerah,” ujar Neng, sapaan akrab Mutmainah Korona.

“Menurut kami, Pemerintah Kota Palu sebaiknya mengintervensi kepada hal yang lebih mengarah kepada percepatan pemulihan dan rekonstruksi, dengan mengacu roadmap rehab-rekon, yang telah melewati beberapa fase dan juga telah menghabiskan banyak anggaran dari berbagai pihak utamanya UNDP.,” kata dia.

Saat ini yang dibutuhkan adalah, sebut dia, bagaimana pemerintah daerah Kota Palu terus membangun ruang dialog kepada masyarakat korban, libatkan mereka dalam proses rehab-rekon, dan utamakan bagaimana kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia dan kelompok disabilitas menjadi affirmasi kebijakan di dalamnnya.

“Hal ini tentunya tidak membutuhkan anggaran daerah jika menilai alasan Kepala PLT Dinas Kebudayaan dan Parawisata Palu Goenawan dalam pengusulan kegiatan tersebut adalah bagian dari proses pemulihan psikologi warga pascabencana,” kata Neng.

Dia mengutarakan, baiknya kegiatan festival Musik Bersahabat itu ditiadakan, dan lebih kepada memaksimalkan pelayanan dan dialog kepada penyintas dan keluarga korban terdampak.
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar