Fraksi Demokrat ajukan tiga DOB dalam RPJMD Sulteng

Palu (ANTARA) - Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tengah mengajukan usul program penataan kawasan melalui pembentukan daerah otonom ke dalam agenda strategis pembangunan daerah pada perubahan Rencana Program Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Sekretaris Fraksi Demokrat Zulfakar Nasir dalam pandangan fraksinya di DPRD Sulteng, Senin mengatakan setidaknya tiga daerah otonom baru di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Donggala dan Tolitoli perlu dimasukkan dalam desain besar penataan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tiga daerah tersebut yakni pertama Kabupaten Donggala Utara atau Duta yang terbentang dari Labean sampai Ogoamas, perbatasan Tolitoli. 

Kedua, Kabupaten Dondo Dampal atau Donpal yang terbentang dari perbatasan Donggala sampai Dondo di Kabupaten Tolitoli, dan ketiga Kabupaten Donggala Tengah yang terbentang dari Wani sampai Sirenja di Kabupaten Donggala.

"Daerah-daerah di pesisir laut yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar merupakan daerah strategis yang harus dikembangkan sebagai pintu terdepan Sulawesi Tengah dalam menyambut pemindahan ibukota negara di Kalimantan Timur," kata Zulfakar.

Dia mengatakan bentangan pesisir dari Banawa hingga ke Kabupaten Tolitoli dan Buol perlu dirancang khusus sebagai beranda terdepan Sulawesi Tengah yang berhadapan dengan Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara yang baru. 

Menurut Zulfakar, pemerintah Sulawesi Tengah sudah saatnya meletakkan rencana pembangunan daerah berbasis kawasan yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata. 

Baca juga : Jokowi-Ma'ruf diharap akhiri moratorium pembentukan daerah otonom baru
Baca juga : Gubernur Sulteng usulkan pembangunan tol Tambu-Kasimbar dalam RPJMN 2020-2024

Dia mengatakan kawasan pesisir Donggala, Tolitoli, dan Buol serta Kabupaten Sigi merupakan kawasan berbasis pertanian dan wisata yang diharapkan menjadi daerah penyuplai pangan terbesar ke ibukota negara yang baru serta menjadi daerah tujuan wisata. 

Dengan bentangan pesisir yang demikian panjang itu, maka penataan daerah otonom melalui pembentukan daerah otonom baru merupakan salah satu solusi dalam rangka mempercepat akses ekonomi masyarakat. 

Melihat peluang yang demikian besar tersebut, kata dia, pemerintah tidak boleh terjebak pada agenda pembangunan infrastruktur untuk memback-up arus barang yang berbasis pertambangan semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi jasa dan sumber daya alam lainnya yang berbasis potensi lokal. 

Fraksi Demokrat memandang potensi sumber daya alam lokal yang banyak dikuasi oleh rakyat Sulawesi Tengah patut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga rencana pembangunan Sulawesi Tengah tidak sekadar berorientasi pada pembangunan mega proyek semata, tetapi juga dapat menyentuh langsung kepentingan ekonomi masyarakat bawah.

Baca juga : Opini - Palu-Sigi, Tolitoli-Buol mengapit 'Tol Tambu-Kasimbar'

Menurut Zulfakar untuk mempercepat akses ke daerah-daerah strategis tersebut, Fraksi Demokrat juga mengusulkan agenda pembangunan peningkatan kualitas jalan nasional Donggala - Palu - Tolitoli dan Buol, serta Jalan Kasimbar - Tambu sebagai jalan strategis nasional. 

Selain itu pemerintah provinsi juga perlu mengusulkan rencana pembangunan jalan lingkar luar Palu - Sigi sebagai jalur logistik, mengingat Sigi adalah salah satu daerah penghasil pangan yang diharapkan bisa disuplai ke ibu kota negara yang baru.

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada pengantar pembahasan rancangan akhir perubahan RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 menyebut sejumlah rencana pembangunan daerah bersifat strategis.

Dalam rancangan akhir RPJMD itu disebutkan sebanya enam program telah diajukan ke pemerintah pusat antara lain peningkatan status jalan Tambu - Kasimbar, dari jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional.

Berikutnya pembangunan jalan tol Tambu - Kasimbar sepanjang 25 kilometer sebagai jembatan penghubung antarkawasan timur Indonesia dengan Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara.

Selanjutnya pemulihan daerah aliran sungai Palu dan Poso, serta pengusulan Universitas Tadulako Palu sebagai pusat studi kegempaan dan mitigasi bencana.***