Poso (ANTARA) - Ratusan mahasiswa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah juga berdemonstrasi di DPRD setempat, Rabu, dengan agenda menolak revisi UU KPK, rancangan KUHP, dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Demonstrasi yang mengatasnamakan solidaritas mahasiswa Poso peduli negeri itu, berlangsung damai di gedung DPRD Poso, dan diterima langsung anggota DPRD, Iskandar Lamuka.
Pertemuan dengan perwakilan demonstran berlangsung di ruangan sidang dan alot.
Anggota DPRD berjanji bahwa aspirasi mereka akan diterima dan akan ditindaklanjuti untuk diteruskan.
Dalam demonstrasi itu mereka berorasi sambil menaikkan spanduk untuk menolak tiga tuntutan tersebut.
Revisi UU KPK menurut mereka justru melehmahkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan di batasi, pembentukan pengawas yang dipilih DPR, kami menolak revisi UU KPK," tutur para pendemo.
Baca juga : Ribuan mahasiswa demo di Palu sampaikan tiga tuntutan
Sementara rancangan KUHP disebut memotong lidah orang yang berani mengutarakan kebenaran, demokrasi semakin diberangus dan praktik kriminalisasi aktifis di berbagai sektor.
Kata mereka, sudah seharusnya pemerintah melakukan audit dan evaluasi terhadap BPJS sebagai penyelenggara, mulai dari fasilitas tingkat pertama hingga rujukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari uang yang di himpun masyarakat, maupun dari APBN dan APBD.
Setelah pertemuan di dalam ruangan sidang, para pendemo mulai membubarkan diri dan kembali ke kampus dengan aman. ****
Mahasiswa di Poso juga demonstrasi tolak revisi KPK
Suasana demontrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Poso, Rabu. (Fery Timparosa)
Independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan di batasi, pembentukan pengawas yang dipilih DPR, kami menolak revisi UU KPK
