DPRD: Pembangunan tanggul Teluk Palu agar perhatikan akses nelayan

id NELAYAN PALU,TELUK PALU,PESISIR TELUK PALU,penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-ncov,novel coronavirus 20

DPRD: Pembangunan tanggul Teluk Palu agar perhatikan akses nelayan

Operator alat berat menata tumpukan batu pada proyek pembangunan tanggul laut Teluk Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (5/4/2020). Sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di daerah tersebut diupayakan tetap berjalan di tengah mewabahnya COVID-19. (ANTARA FOTO/Mohammad Hamzah)

Kami sudah bertemu dengan para nelayan di Kelurahan Lere
Palu (ANTARA) - DPRD)Kota Palu melalui panitia khusus (Pansus) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pemulihan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi mengatakan nelayan Teluk Palu tidak menolak pembangunan tanggul pengaman pesisir tetapi menginginkan agar proyek itu memperhatikan akses nelayan untuk melaut.

"Kami sudah bertemu dengan para nelayan di Kelurahan Lere," ucap Anggota Pansus Rehab-Rekon DPRD Palu, Muslimun di Palu, Jumat, menanggapi aksi unjuk rasa nelayan di Palu yang meminta penghentian sementara proyek pembangunan tanggul pengaman pesisir Teluk Palu.

Muslimun dari Fraksi NasDem bersama Mohammad Syarif dari Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Pansus Rehab-Rekon DPRD Palu, menemui nelayan pesisir teluk Palu, di Kelurahan Lere, Jumat (17/4).

Muslimun yang merupakan politisi Partai NasDem mengemukakan, berdasarkan pertemuan tersebut nelayan tidak menolak adanya pembangunan tanggul pesisir Teluk Palu akan tetapi nelayan ingin agar pembangunan tanggul pesisir Teluk Palu mengakomodir kebutuhan dan memperhatikan akses nelayan.

"Nelayan inginkan pembangunan tanggul pesisir Teluk Palu tidak menutup akses mereka melaut, misalnya tambatan perahu mereka," sebutnya.

Oleh karena itu, kata dia, DPRD Palu melalu Pansus Rehab-Rekon akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pembangunan tanggul tersebut.

"Kita akan bahas ini di DPRD Palu, karena pembangunan tersebut jangan sampai membatasi atau menghalangi akses terhadap nelayan untuk melaut," ujarnya.

Sementara itu HNSI Sulawesi Tengah berharap pemerintah yang menyelenggarakan pembangunan tanggul pengaman pesisir Teluk Palu dari bahaya tsunami itu tidak membatasi hak-hak nelayan untuk melaut.

"Masyarakat akan terus melarang sebagai bentuk upaya protes sampai ada pembicaraan dan kesepakatan terkait nasib hidup nelayan, yang paling terdampak bencana gempa dan tsunami dan mengembalikan kedaulatan nelayan atas lautnya untuk kesejahteraan," ujar Djaya Rahman.

Nelayan menuntut agar pemerintah memberikan kesejahteraan serta mengembalikan hak-hak nelayan terkait pembangunan tanggul tersebut, dengan mengdepankan skema partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

Baca juga: Nelayan minta hentikan pembangunan tanggul Teluk Palu
Baca juga: Nelayan Palu minta pembangunan tanggul pesisir di Teluk Palu dihentikan
Baca juga: Tanggul tsunami Teluk Palu mulai dibangun, telan dana Rp250 miliar