Pemkot Palu masih pertimbangkan penerapan PSBB

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, masih mempertimbangkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19 di daerah itu.

"PSBB perlu kajian teknis, di samping itu kenaikan data penderita virus corona tidak meningkat secara signifikan," kata Wali Kota Palu, Hidayat, di Palu, Selasa.

Menurut dia, penerapan PSBB tentu akan mempengaruhi semua lini, terutama sektor ekonomi yang justru akan mempengaruhi pendapatan masyarakat.

"Bukan berarti kita tidak siap, sekarang ini saja belum diterapkan pembatasan sosial yang luas kondisi masyarakat sudah susah, bagaimana kalau statusnya dibatasi ketat," kata Hidayat menambahkan.

Dia mengklaim kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat dalam mencegah dan menangani penyebaran COVID-19 sudah berjalan maksimal dan masif dibanding daerah-daerah lain di Provinsi Sulteng.

Mulai dari penempatan tim kesehatan di pos pemeriksaan wilayah-wilayah perbatasan dan objek vital Kota Palu baik bandara, pelabuhan, maupun jalur darat lainnya.

Selain itu, Pemkot Palu juga sudah mendirikan Pondok Perawatan bagi masyarakat yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) maupun Orang Dalam Pemantauan (ODP), termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan COVID-19.

"Semua sumber daya kami sudah kerahkan. Kami juga sudah membentuk posko induk sebagai sumber informasi penanganan COVID, termasuk posko-posko di setiap kecamatan dan kelurahan dilengkapi tim surveillance yang terus bertindak melaksanakan tugas mereka," ungkap Hidayat.

Menurutnya, bentuk pencegahan dan penanganan pendemi ini sudah ditangani secara berlapis oleh pihaknya meskipun ada sejumlah kalangan terus mendorong agar dilakukan PSBB.

Namun Pemkot Palu menilai, pembatasan berskala besar sepertinya belum bisa diterapkan, tetapi kajian teknis mengenai dampak ditimbulkan penyebaran virus corona terus dilakukan.

Dikemukakannya, pemberlakuan PSBB perlu menyiapkan data-data tentang peningkatan jumlah kasus menurut kurva epidemiologi serta data kasus sesuai peta penyebaran COVID itu sendiri.

Selanjutnya, data kejadian transmisi lokal atau data hasil penyelidikan epidemiologi yang menjelaskan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga, serta informasi kesiapan daerah tentang beberapa aspek penting.

"Aspek yang dimaksud seperti aspek ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial serta aspek keamanan," demikian Hidayat.