Palu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menyatakan akan mengadaptasikan seluruh tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di era normal baru (new normal).
"Semua tahapan dalam pelaksanaan pilkada akan diadaptasikan," ucap Komisioner KPU Sulteng Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sahran Raden, di Palu, Sabtu.
Namun, sebelum menyesuaikan tahapan di era normal baru adanya penyebaran virus corona jenis baru (COVID-19), KPU Sulteng menunggu ditetapkannya PKPU tentang tahapan, jadwal dan program serta penetapan PKPU tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di masa bencana non-alam.
KPU Sulteng, kata Sahran masih menunggu ditetapkannya dua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut, sebagai dasar dan acuan dalam menyelenggaran pemilihan di masa pandemi COVID-19.
"Tadi (hari ini Sabtu 6/6) baru saja dilangsung uji publik atas PKPU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, di masa bencana non-alam secara online di Jakarta. KPU Sulteng masih menunggu PKPU tersebut," ujarnya.
Dua PKPU itu sangat penting, karena di dalamnya juga akan mengatur mengenai integrasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan dengan protokol kesehatan yang ada pada gugus tugas COVID-19.
Sahran juga menyebut bahwa KPU Sulteng akan melakukan restrukturisasi anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Sulteng dari dana hibah Pemprov Sulteng.
"Dana hibah pelaksanaan pilkada sebelumnya kurang lebih sekitar Rp158 Miliar, akan dihitung kembali mencocokkan untuk bisa beradaptasi dengan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan dan pemilihan," sebutnya.
Sahran mengemukakan, daya dukung anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi virus corona jenis baru, perlu jadi perhatian serius.
"Daya dukung dalam pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19 salah satunya yaitu kepastian anggaran. Penyelenggara pilkada dan pemerintah perlu memastikan kembali anggaran pilkada. Pelaksanaan pemilihan ditengah pendemik COVID-19 perlu penghitungan anggaran yang matang dan cermat," sebut Sahran.
Sahran yang merupakan akademisi non-aktif IAIN Palu itu menilai perlu dihitung kembali apakah anggaran pilkada lebih murah atau justru anggaran pilkadanya lebih mahal di masa darurat COVID-19.
Berita Terkait
KPU Kabupaten Parigi Moutong butuh 849 PPS untuk Pilkada 2024
Senin, 6 Mei 2024 6:30 Wib
KPU Kota Palu gelar sosialisasi ajak semua pihak sukseskan pilkada 2024
Minggu, 5 Mei 2024 14:30 Wib
BPJN-Sulteng segera lanjutkan pengerjaan jembatan mangkrak di Tongoa
Minggu, 5 Mei 2024 14:29 Wib
Lapas Kolonodale Kelas IIB manfaatkan SAE green house hidroponik bina narapidana
Minggu, 5 Mei 2024 14:28 Wib
Realisasi pajak Sulteng Rp2,22 triliun triwulan 1 tahun 2024
Minggu, 5 Mei 2024 14:26 Wib
Pemprov Sulteng gelar lokakarya wujudkan SDM unggul tahun 2045
Minggu, 5 Mei 2024 11:35 Wib
Perayaan Paskah Oikumene se Sulteng di Palu
Minggu, 5 Mei 2024 1:54 Wib
Kebutuhan warga terdampak banjir di Palu masih didata
Sabtu, 4 Mei 2024 18:26 Wib