Kapolda Sulteng ajak tokoh agama bersama-sama selesaikan persoalan Poso

Palu (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Syafril Nursal mengajak tokoh agama untuk bersama-sama menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Poso.

“Permasalahan Poso tidak cukup diselesaikan dengan penegakkan hukum oleh Kepolisian bersama TNI,” kata Kapolda secara virtual saat menerima kunjungan sembilan tokoh agama dari Kabupaten Poso yang menyampaikan aspirasi masyarakat Poso seperti tertulis dalam rilis yang dibagikan Bidhumas Polda di Palu, Selasa.

Juga katanya, kepolisian, tokoh agama dan masyarakat harus bersama-sama membangun kehidupan sosial ekonomi, terutama kepada kelompok-kelompok yang mendoktrin untuk menyimpang sehingga diperlukan penelitian, pengawasan dan pengontrolan.

“Kami mengharap tokoh-tokoh agama di Poso untuk bekerja sama secara komprehensif, karena apabila dibiarkan ekses-ekses akan terus terjadi baik korban masyarakat maupun aparat keamanan sendiri,” ujarnya.

“Dinamika dalam pelaksanaan operasi (Operasi Tinombala Poso-red), hari ini kita yang kena, besok warga masyarakat yang menjadi korban, kali lain pelaku DPO yang menjadi korban, selama operasi berlangsung maka akan menimbulkan ekses itu,” tegasnya.

Olehnya, ucap Kapolda, bagaimana mengakhiri operasi ini dengan cara-cara yang baik tentunya memerlukan kerjasa semua pihak, yaitu melakukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan semua pihak.

Kapolda katakan terhadap warga yang diduga jadi korban salah tembak oleh terduga aparat, saat ini sudah ditangani dengan baik, namum masih terganggu karena adanya wabah COVID-19.

“Tindakan olah TKP, pemeriksaan terhadap personel sudah dilakukan, pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, termasuk pelaksanaan rekonstruksi, kita berharap ini terus bergulir,” katanya.

Bahkan kata Kapolda, Irwasda Polda Sulteng bersama Komnas HAM baru saja kembali dari Poso dalam tugas melakukan investigasi.

“Telah datang ke Sulteng untuk membantu melakukan penyelidikan tim dari Korp Brimob yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Gegana Korp Brimob Polri Brigjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca,” ujarnya.

Juga katanya, dari Div Propam Polri yang dipimpin oleh Karo Provos Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan saksi-saksi di Poso.

“Karena dalam pelaksanaan operasi ini tidak hanya personel Polda Sulteng saja yang dilibatkan tetapi juga personel dari Mabes Polri. Saya sebagai pimpinan Polri di Polda Sulteng ini tentu akan selalu menegakkan hukum secara profesional, kalau memang salah ya harus kita katakan salah dan ditindak,” tegasnya.

Disebut Kapolda, Kabupaten Poso adalah wilayah yang subur dan potensial sumber alamnya, tapi sangat disayangkan dengan adanya kelompok yang menamakan dirinya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang memberikan konotasi tidak amannya Kabupaten Poso bahkan Sulawesi Tengah.

Sembilan tokoh agama dari Kabupaten Poso adalah Ketua MUI Kabupaten Poso KH. Arifin Toamaka, H. Adenan Arsal, Abdul Umar, Ustad Amin Adenan, Ustadz Jamil Adenan, Ustadz Hasannudin, Hamzah, Iki Adenan dan satu orang mantan MIT Poso Yudi Parsam.

Para tokoh agama Poso ini menyampaikan banyak aspirasi masyarakat kepada Kapolda Sulteng antara lain meminta Operasi Tinombala segera dituntaskan agar tidak berkepanjangan.

“Masyarakat merasa tidak aman ke Gunung Biru bertemu kelompok MIT di bunuh dan disembilih, di bawah juga turut tidak merasa aman karena dengan adanya rentetan peristiwa yang mengorbankan masyarakat,” kata Ustad Adenan Arsal.

Dikatakannya, terkait adanya dugaan pondok pesantren yang tidak sesuai kepentingan masyarakat Poso diharapkan untuk segera meninggalkan Kabupaten Poso. 

“Kesbangpol Kabupaten Poso harus berani mengambil tindakan, Kementerian Agama agar melakukan cek kurikulum pendidikan pondok pesantren tersebut,” ujarnya.

Kemudian, katanya, aparat bisa memberi perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan di Poso agar mereka merasa diperhatikan.

“Aparat harus kita dukung jangan sampai negara ini malu karena adanya tindakan oknum yang hanya beberapa gelintir di hutan Poso, sehingga menimbulkan kesan konflik poso ini seolah-olah diperlihara,” tegasnya.

Ketua MUI Poso Arifin Toamaka mengatakan peristiwa Poso dilakukan dua kelompok yaitu Kelompok Gunung Biru dan kelompok bawah.

Kelompok gunung biru harus diselesaikan oleh Operasi Tinombala, sementara kelompok bawah harus diputuskan mata rantai atau doktrin-doktrin kepada para simpatisan.

“Juga perlindungan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi korban baik oleh kelompok gunung biru maupun adanya kesalahan oknum aparat keamanan,” ujarnya.

“Kasus-kasus korban tindakan sadis oleh kelompok MIT harus segera diselesaikan, demikian juga permasalahan salah tembak juga diproses sesuai hukum yang berlaku,” pinta Ustaz KH. Arifin.

Para tokoh agama ini diterima oleh Waka Polda Sulteng didampingi Irwasda Polda Sulteng dan beberapa pejabat utama di ruang rapat Kapolda Sulteng, dan tempat terpisah pertemuan virtual juga diikuti perwakilan keluarga korban penembakan di Kilo 9 Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara di salah satu hotel di Kota Palu.