Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah pembangunan hunian tetap satelit sebanyak 745 unit untuk korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng Rezki Agung yang dihubungi dari Palu, Rabu, mengatakan pekerjaan fisik ini dilakukan mulai 2021 dengan lokasi sasaran Desa Tompe dan Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.
"Kesiapan lahan sudah tersedia, kita tinggal melakukan kegiatan konstruksi," ujar Agung.
Baca juga: 630 hunian tetap PUPR segera dihuni korban gempa Palu-Sigi
Baca juga: 630 hunian tetap PUPR segera dihuni korban gempa Palu-Sigi
Ia mengatakan pembangunan hunian tambahan ini merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan sebagian wilayah Parigi Moutong.
Pada kegiatan konstruksi yang diproyeksikan selesai pada 2022, pemerintah daerah ikut memberikan dukungan dalam pembangunan hunian satelit, skema relokasi mandiri maupun hunian tetap yang dibangun di lahan relokasi.
"Di Palu misalnya, Kementerian PUPR membangun 3.358 unit pada lahan relokasi huntap dua di Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore," ucap Agung.
Baca juga: Pemerintah targetkan bangun 3.050 huntap korban gempa di Sulteng
Baca juga: Pemerintah targetkan bangun 3.050 huntap korban gempa di Sulteng
Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, pemerintah memfokuskan kegiatan di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala sebagai daerah yang paling terdampak parah pada peristiwa alam dahsyat dua tahun lalu.
Oleh karena itu, salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penyediaan hunian yakni clear and clean atau kesiapan dan ketuntasan dalam penyediaan lahan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
Ia menambahkan hunian tetap yang sedang dalam proses pembangunan mencapai 845 unit di paket satu dan hunian tetap skema relokasi mandiri sejumlah 160 unit tahap pertama di Kota Palu.
"Hunian tetap dibangun untuk korban bencana yang kehilangan tempat tinggal akibat dampak gempa, tsunami dan likuifaksi, lalu mereka yang mendapat dana stimulan rumah rusak tidak masuk dalam kriteria penerima hunian tersebut," kata Agung.
