"Untuk meningkatkan daya saing dalam pembangunan, perlu adanya keadilan dan kesetaraan gender," kata Kepala DP3A Provinsi Sulteng Ihsan Basir, di Palu, Selasa.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh DP3A Provinsi Sulteng dalam mendorong keadilan kesetaraan gender yakni melaksanakan workshop peluang dan tantangan politik perempuan di era revolusi industri 4.0, yang menghadirkan perempuan-perempuan dari berbagai organisasi perempuan di wilayah Sulteng.
Kata Ihsan Basir, keadilan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peningkatan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan.
"Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif, misalnya, akan memberikan keseimbangan peran gender dalam mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kesejahteraan perempuan dan anak khususnya serta masyarakat pada umumnya," kata Ihsan.
Ihsan mengakui masih dominannya pencitraan publik di komunitas perempuan, bahwa perempuan mempunyai banyak keterbatasan untuk berkiprah di dunia politik. masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan pemahaman politik oleh perempuan, sehingga masih mempraktekkan politik yang sama sebagaimana politisi umumnya.
Bahkan secara kultural, perempuan masih dibelenggu oleh budaya patriarki, perempuan di sektor domestik, laki-laki di sektor publik. akses dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan masih rendah.
Akibatnya dalam politik, laki-laki masih mendominasi, sehingga dalam menyusun perundangan belum banyak berpihak pada perempuan. Tantangan ini harus dijawab dengan dialog bersama kelompok laki-laki dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.
"Sehingga persoalan perempuan merupakan persoalan bersama perempuan maupun laki-laki," sebutnya.
"Demikian pula halnya dengan perempuan yang akan terjun di dalam dunia politik, harus benar-benar siap dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, karena saat sekarang ada banyak hal yang sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang dituntut ketika duduk di lembaga legislatif," ujarnya.
