Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kota setempat agar segera memulihkan ekonomi penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang terjadi tahun 2018 karena hingga kini masih kesusahan secara finansial.
"Kasus COVID-19 di Kota Palu sudah turun dan terkendali, sehingga pemerintah pusat terutama kota harus kembali fokus memulihkan perekonomian penyintas bencana," kata Ketua Komisi A DPRD Palu Mutmainnah Korona di Palu, Selasa.
Menurut dia, akibat pandemi COVID-19 dan tingginya kasus COVID-19 di Palu sejak tahun lalu, penanganan pascabencana di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) itu berjalan lambat karena pemerintah sibuk dan fokus dengan penanganan pandemi.
Ia menerangkan dana bantuan dari lembaga kemanusiaan, baik dari dalam terutama luar negeri untuk membantu pemulihan penyintas sangat besar berkucuran, namun sampai saat ini belum sangat dirasakan.
"Misal penyintas yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian akibat bencana tersebut maka dibantu untuk dipulihkan, bukan dibiarkan berusaha sendiri," ujarnya.
Yang terjadi saat ini, kata dia, banyak penyintas yang menjadi kepala keluarga terpaksa berusaha sendiri tanpa bantuan atau pendampingan oleh pemerintah.
"Misal penyintas yang berdagang harus dibantu dengan modal usaha dan pendampingan, kemudian dicarikan pembelinya atau pasarnya. Setelah itu dibantu agar pendapatannya dapat meningkat dengan cara diajari memasarkan lewat media sosial," ujarnya.
Mutmainnah mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memulihkan perekonomian penyintas dan sektor lain di Kota Palu pada pascabencana tersebut agar mengacu pada Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana 2018 Sulteng, sehingga terarah, terstruktur dan dapat diukur menggunakan rencana induk tersebut.
