Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kalimantan Selatan (Kalsel) Syarifah Rugayah mengatakan pihaknya turut mengupayakan kuota tambahan bahan bakar minyak (BBM) terutama solar guna memenuhi kebutuhan di provinsinya.
Menurut Syarifah di Banjaramsin Senin, saat ini pihaknya telah ke DPR-RI untuk meminta bantuan penambahan BBM.
"Kenapa ke DPR RI, karena anggota DPR RI, terutama Komisi VII yang dekat dengan pemerintah pusat atau Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang mengurusi penjatahan," lanjutnya.
Ia mengungkapkan, pada rapat koordinasi bersama pemerintah provinsi (Pemprov), DPRD serta Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel disimpulkan, bahwa yang menjadi akar permasalahan antrean serta dampak dari hal tersebut, karena kurangnya kuota, terutama bio solar untuk Kalsel.
"Oleh karena itu, perlu bantuan BPH Migas yang menentukan penjatahan BBM di pusat, untuk menyesuaikan kebutuhan di Kalsel secara umum dan khususnya bio diesel," ujarnya.
Kekurangan kuota tersebut terjadi, antara lain karena setiap tahun truk angkutan diperkirakan terus bertambah, sehingga kebutuhan BBM otomatis juga bertambah.
Ia menambahkan, pascapandemi COVID-19 terjadi kenaikan permintaan yang menyebabkan kegiatan perekonomian mulai bangkit kembali.
"Setiap rapat atau pertemuan dengan pihak terkait, pihak Hiswana terus menyampaikan ketidak seimbangan antara persediaan dan kebutuhan.
Karena itu pula pendekatan pasar atas permintaan kebutuhan bio diesel terus digaungkan sebagai tanggung jawab dan keperdulian pemerintah dan pihak terkait , serta kita semua untuk kelancaran angkutan dan kelancaran roda perekonomian.
Sedangkan Hiswanamigas Kalsel, hanya sebagai penyalur saja, peran Pertamina sebagai operator, dan yang menentukan besarnya kouta di seluruh Indonesia pemerintah pusat melalui BPH Migas.
Hiswana Migas Kalsel upayakan tambahan kuota solar
Sejumlah truk nampak mengantri untuk mendapatkan solar subsidi di SPBU Landasan Ulin Banjarbaru. (ANTARA/firman)
