Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam membangun wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di provinsi itu.
"Daerah 3T perlu sentuhan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun saranan dan prasarana dasar," kata Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura pada Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) percepatan pembangunan daerah tertinggal berlangsung di Kota Palu, Selasa.
Ia menjelaskan wilayah 3T masih memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, terutama infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya berupaya mempercepat pembangunan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.
Sejalan dengan terlepasnya Sulteng dari kategori daerah tertinggal, maka upaya konkret menjadi tumpuan dalam mempertahankan predikat itu melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.
"Wilayah 3T merupakan salah satu prioritas Pemprov Sulteng guna mewujudkan pembangunan merata dan berkeadilan sebagai mana visi dan misi yang kami usung, yakni gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju," tuturnya.
Ia mengemukakan Sulteng memiliki luas wilayah 61.841,29 kilometer persegi dengan 13 kabupaten/kota dan memiliki sejumlah wilayah kepulauan, salah satunya di Kabupaten Tojo Una-una.
Dalam pengembangan sektor ekonomi daerah mengandalkan sejumlah sektor seperti pertanian, perkebunan, kelautan maupun industri dan jasa.
Oleh sebab itu, dalam upaya mewujudkan pembangunan merata dan berkeadilan tidak terlepas dari Pemerintah Pusat, pemangku kepentingan, swasta maupun pihak-pihak lainnya.
"Kami juga mengapresiasi bantuan Pemerintah Pusat yang telah berkontribusi dalam membantu percepatan pembangunan daerah. Kehadiran sejumlah sarana sangat membantu membuahkan akses masyarakat, salah satunya tol laut yang saat ini masih dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi murah untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T," kata dia.*
