Pj bupati Parigi Moutong ajak aparatur tingkatkan tatakelola pemerintahan

id Pemkabparimo, Pj bupatparimo, Richard Arnaldo, pemerintahan, sulteng

Pj bupati Parigi Moutong ajak aparatur tingkatkan tatakelola pemerintahan

Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo (kedua kanan), melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat daerah setempat dalam memantapkan tatakelola pemerintahan daerah di Parigi Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (18/10/2023). ANTARA/HO-Porkopim Kabupaten Parigi Moutong

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, mengajak aparatur tingkatkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna mengoptimalkan pelayanan publik.
 
"Tatakekoloa di internal pemerintahan perlu ditingkatkan guna mendukung percepatan program strategis daerah dan pemantapan pelayanan publik," kata dia, di Parigi Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu.

Ia mengemukakan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dalam mendukung tugas kepala daerah menjalankan roda pemerintahan.



Ia juga meminta OPD memberikan masukan terkait permasalahan daerah mulai dari tingkat desa hingga tingkat lebih tinggi, ini dimaksudkan supaya untuk diketahui dan segera dibenahi supaya tidak menghambat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. "Sekecil apapun permasalahan di daerah harus diinformasikan, supaya dapat dilakukan perbaikan," ujarnya.

Menurut dia, dengan memberikan informasi dan masukan atas permasalahan supaya diperoleh data yang valid untuk dituangkan dalam rencana kerja strategis tahunan (Renstra), diharapkan seluruh kebijakan yang dapat diambil sesuai dengan perencanaan bersumber dari telaah staf dari jajaran perangkat daerah.



"Ada sejumlah hal diamanatkan kepada saya selaku penjabat oleh gubernur Sulawesi Tengah, salah satunya mengawal Pemilu 2024 dengan menciptakan situasi kondusif, damai, bermartabat sesuai dengan kearifan lokal dan terhindar dari konflik kepentingan," tutur dia.

Selain itu, ada pula kewajiban dasar Pemerintah Daerah yang harus digenjot antara lain menurunkan prevalensi tengkes, pengentasan kemiskinan ekstrim, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hal ini agar menjadi perhatian.



Percepatan-percepatan ini perlu menjadi perhatian bersama berkolaborasi dengan para pihak, pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat.

"Ini menjadi komitmen kami satu tahun ke depan dalam mengemban jabatan ini. Oleh karena itu saya berharap jajaran melakukan upaya-upaya percepatan guna mewujudkan keberhasilannya," kata dia.