Kemenkumham-Brida Sulteng tandatangani kontrak KS perlindungan KI

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sulteng menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual (KI) terhadap hasil riset dan inovasi daerah itu.

"Penandatanganan kerja sama ini sebagai momentum untuk saling menguatkan tugas dan fungsi bersama dalam memajukan pembangunan di daerah ini," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar di Palu, Jumat.

Ia mengatakan melalui kerja sama tersebut, hak kekayaan intelektual seluruh hasil riset dan inovasi yang dikelola oleh Brida Sulteng dapat terfasilitasi dan terlindungi dengan baik.

Dia menyebut perencanaan kerja sama tersebut, di antaranya pendirian stan pelayanan, edukasi, hingga pendaftaran KI terhadap pemilik KI atau inovasi masyarakat Sulawesi Tengah.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Brida Award 2023 di Aula Nagaya Brida Sulteng, Kota Palu.

Dalam kesempatan itu, Siregar turut menyampaikan apresiasi atas rencana aksi yang dilakukan oleh Gubernur Sulteng dengan mewajibkan setiap instansi memiliki karya atau inovasi, yakni minimal tiga inovasi.

"Kita akan terus mengupayakan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, apalagi dengan keterlibatan gubernur sangat terasa yang mewajibkan jajarannnya menciptakan inovasi layanan,” ujarnya.

Kepala Brida Provinsi Sulteng Farida Lamarauna mengatakan pihaknya akan turut berkontribusi dalam menggaungkan pentingnya kekayaan intelektual.

“Kami senang dengan kerja sama ini dan akan terus bersinergi agar berbagai program dapat berjalan lebih terarah, sehingga Sulawesi Tengah menjadi lebih maju lagi,” ujar Farida.

Menurut dia, pembangunan di Provinsi Sulteng menjadi lebih maju apabila diiringi dengan kolaborasi yang menciptakan inovasi.