Airlangga langsung mengecek ke Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harrison agar tidak ada selisih data penerima, karena saat itu banyak dari warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan beras 10 kilogram per bulan dari pemerintah.
"Saya lihat ini warga katanya belum pernah menerima. Karena itu, ini mesti kita cek silang (cross check) nanti," pinta Airlangga kepada Pj Gubernur Kalbar saat penyaluran bantuan pangan beras di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog), Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis.
Airlangga tampak kaget mendengar warga Kubu Raya satu persatu mengatakan belum pernah menerima bantuan pangan beras dari pemerintah sebelumnya.
Di antaranya Suharni, Saodah, Rabuansyah hingga Mardiana. Yang disebut terakhir mengatakan bahwa bantuan yang pernah diterimanya justru bukan berasal dari pemerintah.
"Bulan lalu enggak ada, kata Pak RT, itu bantuan lain. Bulog enggak ada. PT Jasa Prima Logistik enggak ada terima juga. Kantor Pos juga enggak terima uang Desember kemarin yang Rp400 ribu," kata Mardiana, ibu rumah tangga yang mempunyai suami bekerja sebagai juru parkir dan empat orang anak.
Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison mengatakan pihaknya selalu berupaya agar bantuan dari pemerintah selalu dibagikan kepada masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Harrison mengatakan pihaknya akan segera mengkoordinasikan temuan di lapangan itu kepada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
Pihak Dinas Sosial maupun Kepala Daerah Kubu Raya sedang tidak hadir pada acara tersebut untuk memberikan klarifikasi.
Perwakilan daerah Kubu Raya yang hadir saat itu hanya Kepala Dusun Sungai Seribu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Jaelani.
Menurut Jaelani, memang benar warganya ada yang belum menerima, karena dalam data hanya 430 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan.
"Memang kemarin ada yang dapat dan ada yang tidak. Kami juga ditagih warga, ini kenapa?" kata Jaelani.
Dia meminta komitmen Airlangga saat itu untuk memastikan pemutakhiran DTKS tuntas dilakukan. Agar pengurus Dusun Sungai Seribu tidak lagi menjadi sasaran warga.
"Kami minta pemerintah mengecek database agar kami tidak menjadi sasaran warga. Sehingga yang tidak dapat bulan lalu, bisa didapat bulan depan," kata Jaelani.
Dalam kesempatan itu, Airlangga tiba di Kubu Raya, Kalimantan Barat didampingi antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Provinsi Kalimantan Barat Dedi Aprilyadi, dan Pimpinan PT Jasa Prima Logistics Kalimantan Barat Dede Muhidin.
Kedatangan rombongan disambut Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harrison pukul 11.26 WIB.
Pemerintah memberikan bantuan pangan beras kepada masyarakat secara nasional sebanyak 22.004.077 penerima manfaat untuk periode Januari hingga Juni 2024 berupa 10 kilogram per bulan.
Khusus di Kalimantan Barat, jumlah penerima manfaat mencapai 354.574 orang.
Anak usaha Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Jasa Prima Logistics ditugaskan untuk melakukan distribusi bantuan ke 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Pemerintah juga sudah menyepakati untuk kembali menyalurkan bantuan langsung tunai untuk menanggulangi El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat.
"Sudah dibahas dalam rapat kabinet, Presiden setuju untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada masyarakat dari Januari hingga Juni 2024," kata Airlangga.
Adapun nilai total bantuan yang diberikan pemerintah hingga Semester I 2024 tersebut diperkirakan mencapai Rp892 miliar.
"Saya lihat ini warga katanya belum pernah menerima. Karena itu, ini mesti kita cek silang (cross check) nanti," pinta Airlangga kepada Pj Gubernur Kalbar saat penyaluran bantuan pangan beras di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog), Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis.
Airlangga tampak kaget mendengar warga Kubu Raya satu persatu mengatakan belum pernah menerima bantuan pangan beras dari pemerintah sebelumnya.
Di antaranya Suharni, Saodah, Rabuansyah hingga Mardiana. Yang disebut terakhir mengatakan bahwa bantuan yang pernah diterimanya justru bukan berasal dari pemerintah.
"Bulan lalu enggak ada, kata Pak RT, itu bantuan lain. Bulog enggak ada. PT Jasa Prima Logistik enggak ada terima juga. Kantor Pos juga enggak terima uang Desember kemarin yang Rp400 ribu," kata Mardiana, ibu rumah tangga yang mempunyai suami bekerja sebagai juru parkir dan empat orang anak.
Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison mengatakan pihaknya selalu berupaya agar bantuan dari pemerintah selalu dibagikan kepada masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Harrison mengatakan pihaknya akan segera mengkoordinasikan temuan di lapangan itu kepada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
Pihak Dinas Sosial maupun Kepala Daerah Kubu Raya sedang tidak hadir pada acara tersebut untuk memberikan klarifikasi.
Perwakilan daerah Kubu Raya yang hadir saat itu hanya Kepala Dusun Sungai Seribu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Jaelani.
Menurut Jaelani, memang benar warganya ada yang belum menerima, karena dalam data hanya 430 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan.
"Memang kemarin ada yang dapat dan ada yang tidak. Kami juga ditagih warga, ini kenapa?" kata Jaelani.
Dia meminta komitmen Airlangga saat itu untuk memastikan pemutakhiran DTKS tuntas dilakukan. Agar pengurus Dusun Sungai Seribu tidak lagi menjadi sasaran warga.
"Kami minta pemerintah mengecek database agar kami tidak menjadi sasaran warga. Sehingga yang tidak dapat bulan lalu, bisa didapat bulan depan," kata Jaelani.
Dalam kesempatan itu, Airlangga tiba di Kubu Raya, Kalimantan Barat didampingi antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Provinsi Kalimantan Barat Dedi Aprilyadi, dan Pimpinan PT Jasa Prima Logistics Kalimantan Barat Dede Muhidin.
Kedatangan rombongan disambut Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harrison pukul 11.26 WIB.
Pemerintah memberikan bantuan pangan beras kepada masyarakat secara nasional sebanyak 22.004.077 penerima manfaat untuk periode Januari hingga Juni 2024 berupa 10 kilogram per bulan.
Khusus di Kalimantan Barat, jumlah penerima manfaat mencapai 354.574 orang.
Anak usaha Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Jasa Prima Logistics ditugaskan untuk melakukan distribusi bantuan ke 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Pemerintah juga sudah menyepakati untuk kembali menyalurkan bantuan langsung tunai untuk menanggulangi El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat.
"Sudah dibahas dalam rapat kabinet, Presiden setuju untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada masyarakat dari Januari hingga Juni 2024," kata Airlangga.
Adapun nilai total bantuan yang diberikan pemerintah hingga Semester I 2024 tersebut diperkirakan mencapai Rp892 miliar.
