Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum tata negara dari Universitas Pakuan Bogor Andi Asrun menilai putusan DKPP, yang memberikan sanksi kepada seluruh anggota KPU RI periode 2022-2027, tidak akan memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024.
"Tidak ada masalah itu, tidak akan terpengaruh. Posisi Gibran akan tetap (sebagai cawapres)," kata Andi dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Akademisi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor itu menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut adalah soal etik dan tidak boleh dikaitkan dengan isu politis. Sehingga, menurut dia, putusan DKPP tersebut memang tidak akan berdampak pada jalannya Pemilu 2024.
"Tidak perlu dibawa-bawa ke politik, salah itu," tambahnya.
Lebih lanjut, Andi juga mengajak masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan semangat positif untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia.
"Para pemilih harus datang (ke TPS) dengan perasaan gembira, karena pemilu ini penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi, saya kira, para penyelenggara pemilu harus betul-betul menjalankan tugasnya tanpa berpihak. Itu yang saya kira hal yang paling penting," tuturnya.
Sebelumnya, DKPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden peserta Pemilu 2024.
Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, enam anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik seluruh anggota KPU RI itu tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024.
Menurut Heddy, vonis DKPP terhadap Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan itu murni soal kode etik. Sehingga, imbuhnya, hal itu tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta Pemilu 2024.
"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga. Ini murni soal etik, murni soal etika penyelenggara pemilu," kata Heddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan vonis DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan lainnya. Menurut Heddy, putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai cawapres.
"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP. Perkaranya beda, yang dulu yang soal pengaduan lain, ya, berbeda, itu aja," ujarnya.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Pakar hukum nilai putusan DKPP tak akan ganggu pencalonan Gibran
Akademisi Universitas Pakuan Andi Muhammad Asrun memperlihatkan buku berjudul "Menguji Kewenangan Konstitusi dengan Anotasi Putusan Nomor 72/PUU-XVII/2019: Lanjutkan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero)" di Jakarta, Selasa (18/10/2022). (ANTARA/Muhammad Zulfikar/am)
